Page 553 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020

neutral - Fadli Zon (anggota DPR RI Fraksi Gerindra) Sebagai anggota DPR, saya termasuk yang
tidak dapat mencegah disahkannya undang-undang ini
negative - Fadli Zon (anggota DPR RI Fraksi Gerindra) Selain bukan anggota Baleg, saya pun
termasuk yang terkejut adanya pemajuan jadwal Sidang Paripurna kemarin, sekaligus
mempercepat masa reses. Ini bukan apologi, tapi realitas dari konfigurasi politik yang ada. Saya
mohon maaf

negative - Fadli Zon (anggota DPR RI Fraksi Gerindra) Bagaimana parlemen bisa melakukan
kajian dan sinkronisasi pasal sekolosal itu dalam tempo singkat? Sangat sulit

negative - Fadli Zon (anggota DPR RI Fraksi Gerindra) Sehingga, yang kemudian terjadi parlemen
menyesuaikan diri dengan keinginan Pemerintah

negative - Fadli Zon (anggota DPR RI Fraksi Gerindra) Sehingga, pembahasan omnibus law ini
kurang memperhatikan suara dan partisipasi masyarakat

negative - Fadli Zon (anggota DPR RI Fraksi Gerindra) Ini menunjukkan omnibus law hanya akan
melahirkan kegaduhan saja. Kalau terus dipaksa untuk diterapkan, ujungnya sudah pasti hanya
akan merusak hubungan industrial

negative - Arifin Junaidi (Ketua Lembaga Pendidikan (LP) Maarif Nahdatul Ulama (NU))
Sebelumnya Ketua Komisi X DPR sudah menyampaikan kepada kami, melalui masyarakat bahwa
soal pendidikan ini di-drop dari UU Cipta Kerja. Tapi ternyata masih tetap ada, karena itu kami
tentu sangat kecewa. Kami merasa dipermainkan

negative - Arifin Junaidi (Ketua Lembaga Pendidikan (LP) Maarif Nahdatul Ulama (NU)) Jadi saya
tidak tahu ini, rezim apa ini, menganggap pendidikan sebagai komoditas yang diperdagangkan
begitu
negative - Arifin Junaidi (Ketua Lembaga Pendidikan (LP) Maarif Nahdatul Ulama (NU)) Masa
bunyinya pasal 65 itu pelaksanaan pendidikan dapat dilakukan melalui perizinan berusaha. Di
dalam undang-undang itu izin usaha sama dengan izin usaha. Jadi ada upaya mencari laba

negative - Arifin Junaidi (Ketua Lembaga Pendidikan (LP) Maarif Nahdatul Ulama (NU)) Kami ini
kan banyak di desa di pelosok. Kami segmennya masyarakat menengah ke bawah. Jadi bisa mati
ilmu sekolah madrasah kami, apa negara sanggup mengisi kekosongan itu kalau nanti kami
gulung tikar
positive - Arifin Junaidi (Ketua Lembaga Pendidikan (LP) Maarif Nahdatul Ulama (NU)) Iya kita
akan bersama-sama dengan aliansi yang kemarin yang menolak UU Cipta Kerja dari unsur
pendidikan, kita akan bergerak bersama lagi. LP Marif tentu akan ikut di dalamnya, dan Maarif
juga akan mengambil langkah sendiri guna di-dropnya pasal pendidikan
positive - Azis Syamsuddin (Wakil Ketua DPR) Berdasarkan yang telah kita simak bersama, saya
mohon persetujuan. Bisa disepakati?

Ringkasan

Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah
meminta pemerintah dapat mengambil pelajaran besar dari aksi penolakan UU Cipta Kerja di
berbagai daerah. Menurut Fahri, Undang-Undang Omnibus Law adalah UU yang unik, termasuk
dalam penamaannya dalam bahasa Indonesia disebut sebagai UU Cipta Kerja. UU Cipta Kerja,
kata Fahri, mengatur semua kegiatan perekonomian dan lapangan pekerjaan.

552