Page 551 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020
P. 551
MK betul-betul melaksanakan kewajibannya dengan adil dan benar, demi terselamatkannya NKRI
sebagai negara Pancasila dan negara Hukum," tandasnya.
Tidak Ada Perppu Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian mengatakan,
tidak ada opsi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ( Perppu) untuk
membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja.
Donny mempersilakan pihak-pihak yang menolak UU Cipta Kerja untuk mengajukan uji materil
atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).
"Tidak ada pilihan Perppu. Pemerintah menghargai masukan dari serikat buruh. Menghargai
bahwa demo-demo yang dilangsungkan beberapa hari ini berjalan dengan damai, dan
berdasarkan protokol kesehatan," kata Donny.
"Jadi silakan menggunakan jalur konstitusional dengan judicial review di MK dan pemerintah
bersiap menghadapi itu," lanjut dia.
Donny menambahkan, pemerintah telah menyerap aspirasi buruh dalam pembahasan UU Cipta
Kerja dan menghormati berbagai pendapat yang disampaikan buruh.
Ia menuturkan UU Cipta Kerja sudah disahkan dan telah melalui proses konstitusional, sehingga
masyarakat juga bisa menggugatnya secara konstitusional.
"Belum ada opsi untuk ke situ. Belum ada pertimbangan untuk opsi menerbitkan perppu. Jadi
silakan seperti yang sudah disampaikan Andi Gani, Ketua Serikat Buruh, bahwa buruh akan
mengambil jalan konstitusional," lanjut dia.
Donny menambahkan, pemerintah telah menyerap aspirasi buruh dalam pembahasan UU Cipta
Kerja dan menghormati berbagai pendapat yang disampaikan buruh.
Ia menuturkan UU Cipta Kerja sudah disahkan dan telah melalui proses konstitusional, sehingga
masyarakat juga bisa menggugatnya secara konstitusional.
"Belum ada opsi untuk ke situ. Belum ada pertimbangan untuk opsi menerbitkan perppu. Jadi
silakan seperti yang sudah disampaikan Andi Gani, Ketua Serikat Buruh, bahwa buruh akan
mengambil jalan konstitusional," ujar Donny. (Tribun Network/mam/sen/kps/wly).
550
