Page 554 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020

UU CIPTA KERJA PICU GELOMBANG DEMO, FAHRI HAMZAH: AKIBAT DITUTUPI
ISINYA, TAK DIJELASKAN KE PUBLIK
Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah
meminta pemerintah dapat mengambil pelajaran besar dari aksi penolakan UU Cipta Kerja di
berbagai daerah.

"Saya kira ada pelajaran besar yang harus dipetik hari-hari ini, karena maksud baik kadang
dikotori oleh adanya maksud-maksudnya yang tidak baik. Maksud baik akhirnya bercampur
dengan maksud yang tidak baik, sehingga menjadi keruh dan akhirnya rakyat menolak," kata
Fahri dalam keterangannya, Jumat (9/10/2020).

Menurut Fahri, Undang-Undang Omnibus Law adalah UU yang unik, termasuk dalam
penamaannya dalam bahasa Indonesia disebut sebagai UU Cipta Kerja.

UU Cipta Kerja, kata Fahri, mengatur semua kegiatan perekonomian dan lapangan pekerjaan.

"Siapa yang tidak mau lapangan kerja tercipta, siapa yang tidak mau bekerja, siapa yang tidak
mau punya penghasilan, ngasih makan keluarga dan anak-anak. Siapa sih yang tidak mau,
semuanya ingin kerja. Lalu, kenapa undang-undang yang maksudnya baik ditolak semua orang,"
kata Fahri.

Fahri menilai, banyaknya aksi penolakan terhadap pengesahan UU Cipta Kerja , karena
pemerintah sejak awal menutup-nutupi isi yang tercantum dalam UU Omnibus Law tersebut,
dan tidak mengkomunikasikan kepada publik hingga disahkan DPR.

"Kalau pemeritah menyatakan ini semua baik, maka sejak awal akan dikomunikasikan. Orang
harus diberi tahu hal-hal yang tercantum dalam UU ini, dan pasti semua akan menerima," papar
mantan Wakil Ketua DPR itu.
"Karena sekali lagi tidak ada orang yang tidak mau kerja, tidak ada orang yang tidak ingin
kehidupannya menjadi baik dengan bekerja dan terlibat dalam kegiatan perekonomian,"
sambung Fahri.

Ia melihat, sejak awal pemerintah tidak terbuka soal UU Omnibus Law Cipta Kerja, sehingga
publik mengesankan UU ini tidak berpihak kepada rakyat.

Tetapi berpihak kepada pengusaha, kelompok dan golongan tertentu saja yang ingin menguasai
perekonomian Indonesia.

"Kalau kata alm WS Rendra, maksud baik saudara untuk siapa? Maksud baik saudara ada di
pihak yang mana? Pertanyaan-pertayaan ini terjadi karena tidak adanya keterbukaan dari awal,"
ungkap Fahri.

Oleh sebab itu, Fahri menyebut, saat ini adalah waktu yang tepat bagi pemerintah, untuk terus
menerus memberi penjelasan ke publik dan meyakinkan publik UU Cipta Kerja berpihak kepada
rakyat, bukan berpihak kepada yang lain.

Di sisi lain, Fahri juga meminta DPR ikut memberikan penjelasan ke publik, dan tidak cuci tangan
usai mengesahkan UU Cipta Kerja dengan menyerahkan bola panasnya ke pemerintah.

Sebab, DPR yang berisi perwakilan partai politik adalah pihak yang dianggap paling
bertanggungjawab, karena telah membahas dan mengesahkan UU tersebut secara cepat.

"Itu saran saya kepada pemerintah dan DPR, semua anggota DPR yang sejak awal semua partai
politik sebenarnya menyetujui pembahasan, meski diujung berbeda pendapat diakhirnya. Tetapi
sejatinya mereka setuju, termasuk partai politik yang menolak," ujar Fahri.
553