Page 547 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020

Amien Rasi menyebut, saat ini pejajahan ekonomi asing makin sempurna, akibat Presiden Joko
Widodo (Jokowi) memprakarsai undang-undang tersebut dan disahkan DPR.
Menurutnya, Omnibus Law pernah diterapkan di beberapa negara dan disebut sebagai undang-
undang dengan kejahatan besar, serta praktik otoritarianisme.

"Setelah undang-undang Omnibus Law yang dijuluki sebagai undang-undang sapu jagat itu
disahkan, saya dapat menyimpulkan bahwa cengkraman ekonomi asing di negara kita makin
kokoh," ujar Amien Rais dalam akun Youtube pribadinya, Jakarta, Jumat (9/10/2020).

"Dimasa mendatang, baik rezim dan rakyat kita semua akan menjadi bangsa kacung. Saya tidak
heran kalau para kacung asing itu, akan berteriak kencang seolah-olah tidak ada yang salah
dalam undang-undang itu," sambung Amien.

Omnibus Law Cipta Kerja, kata Amien, sebagai bukti paling akhir bahwa pemerintah dan DPR
melakukan kezaliman multidimensional secara sekaligus.

"Kaum buruh kita bakal lebih menderita karena outsourcing dapat menggusur kehidupan buruh
sesungguhnya, kemudian juga pesangon yang akan dikurangi, tidak ada lagi UMSK, penetapan
UMK yang dipersulit, tidak ada jaminan kesehatan, pemecatan buruh yang sepenuhnya menjadi
hak pemodal, dan lain sebagainya," kata Amien.

"Para buzzers dengan bayaran uang haram, akan memeras pikiran untuk mencari-cari
pembenaran buat sesuatu yang jelas-jelas merugikan kepentingan bangsa sendiri," sambung
Amien.

Naskah UU Cipta Kerja Belum Rapi Badan Legislasi (DPR) masih merapikan naskah Undang-
Undang Cipta Kerja yang telah disahkan saat Rapat Paripurna DPR, Senin (5/10/2020).

"Sampai hari ini, kami sedang rapikan (kami baca dengan teliti) kembali naskahnya, jangan
sampai ada salah typo dan sebagainya. Nanti hasil itu akan segera di kirim ke Presiden untuk
ditandatangani jadi undang-undang dan sudah bisa dibagikan ke masyarakat," kata Anggota
Baleg DPR Firman Soebagyo dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (8/10/2020) .

Menurutnya, saat ini banyak beredar draf RUU Cipta Kerja yang belum final di publik dan media
sosial, seperti cuti haid, cuti kematian, upah minimum, yang saat ini di undang-undang sudah
mengalami perubahan.

"Beredar di media sosial, kemudian viral dan justru itu memprovokasi. Baik itu dari buruh,
maupun masyarakat dan mahasiswa karena kurang akuratnya wdata serta informasi yang
diperoleh," papar politikus Golkar itu.

Karena itu, Firman mengajak semua pihak untuk sama-sama meluruskan informasi terkait
Undang-Undang Cipta Kerja ke masyarakat secara baik.

"Anggota DPR, masyarakat, tokoh masyarakat, lembaga ikut mendorong kenadalikan masalah
informasi tidak benar ini," kata Firman.

Naskah UU Cipta Kerja yang belum rapi tersebut dianggap aneh.

Padahal aturan tersebut sudah disahkan saat rapat paripurna DPR.

Ahli hukum tata negara pada Universitas Andalas, Feri Amsari, menganggap aneh pernyataan
anggota Badan Legislasi DPR Firman Soebagyo yang menyebut belum ada naskah final RUU
Cipta Kerja.

546