Page 546 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020

positive - Hidayat Nur Wahid (Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera)
RUU ini tidak melaksanakan perintah pembukaan UUD NRI 1945, agar negara memprioritaskan
melindungi tumpah darah Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia

negative - Hidayat Nur Wahid (Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera)
Tetapi disayangkan sekali, RUU tersebut tidak sesuai dengan tujuannya, karena RUU ini justru
mengamanatkan banyak ketentuannya untuk diatur dalam peraturan pemerintah (PP), sehingga
membuat peraturan tidak menjadi sederhana, dan penuh spekulasi politik, kata putusnya
tergantung kepada pemeintah pemilik kekuasaan politik. Suatu hal yang tak sesuai dengan
prinsip Negara Hukum di Negara demokratis seperti Indonesia

neutral - Hidayat Nur Wahid (Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera)
Apabila langkah itu tidak diambil Presiden Jokowi, HNW mendukung bila warga Indonesia baik
dari Sarikat Pekerja/Organisasi Buruh, organisasi Profesi, LSM, Ormas maupun individu yang
dirugikan oleh diundangkannya UU Cipta Kerja itu, untuk mempergunakan hak konstitusionalnya
dengan mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Dan hendaknya MK betul-betul
melaksanakan kewajibannya dengan adil dan benar, demi terselamatkannya NKRI sebagai
negara Pancasila dan negara Hukum

neutral - Donny Gahral Adian (Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden) Tidak ada pilihan Perppu.
Pemerintah menghargai masukan dari serikat buruh. Menghargai bahwa demo-demo yang
dilangsungkan beberapa hari ini berjalan dengan damai, dan berdasarkan protokol kesehatan
neutral - Donny Gahral Adian (Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden) Jadi silakan
menggunakan jalur konstitusional dengan judicial review di MK dan pemerintah bersiap
menghadapi itu

negative - Donny Gahral Adian (Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden) Belum ada opsi untuk
ke situ. Belum ada pertimbangan untuk opsi menerbitkan perppu. Jadi silakan seperti yang sudah
disampaikan Andi Gani, Ketua Serikat Buruh, bahwa buruh akan mengambil jalan konstitusional

Ringkasan

Amien Rais menyoroti Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang banyak ditentang publik.
Diketahui, UU Cipta Kerja disahkan DPR RI dalam rapat paripurna, Senin (5/10/2020).
Akibatnya, sejumlah elemen masyarakat pun bereaksi dengan melakukan unjuk rasa menolak
keberadaan UU Cipta Kerja .

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian mengatakan, tidak ada opsi
menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ( Perppu) untuk membatalkan
Undang-Undang Cipta Kerja. Donny mempersilakan pihak-pihak yang menolak UU Cipta Kerja
untuk mengajukan uji materil atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).

AMIEN RAIS: OMIBUS LAW UU CIPTA KERJA AKAN BUAT REZIM DAN RAKYAT JADI
KACUNG

Amien Rais menyoroti Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang banyak ditentang publik.

Diketahui, UU Cipta Kerja disahkan DPR RI dalam rapat paripurna, Senin (5/10/2020).

Akibatnya, sejumlah elemen masyarakat pun bereaksi dengan melakukan unjuk rasa menolak
keberadaan UU Cipta Kerja .

545