Page 541 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020

Sementara Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya berusaha meyakinkan lagi
bahwa UU Ciptaker tak memberi efek negatif bagi lingkungan. Siti mengatakan izin lingkungan
sebagai syarat izin usaha tidak dihapus, tapi dimasukkan dalam perizinan berusaha seperti revisi
Pasal 1 UU 32/2009.

Meski pasal gugatan PTUN untuk pembatalan izin dihapus, ia menyatakan perizinan berusaha
tetap dapat dibatalkan dengan sejumlah syarat seperti cacat hukum, keliru, sampai ada
ketidakbenaran data seperti revisi pasal 37.

Politikus Partai Nasdem itu menjelaskan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) tetap
dipertahankan seperti revisi pasal 24. Hanya proses penerbitan Amdal diubah melalui lembaga
bentukan pusat karena proses di daerah berjalan lamban dan pemerintah tidak mau perizinan
jadi terlambat.

Amdal pun diberikan secara "berproses" dengan memperhatikan NSPK (norma, standar,
prosedur, dan kriteria).
Siti juga menyatakan UU Ciptaker tidak melonggarkan sanksi pelanggaran lingkungan tetapi
berprinsip ultimum remedium, yaitu mengedepankan sanksi administratif dalam rangka
pembinaan alih-alih pidana seperti tambahan pasal 82A, 82B, dan 82C.

"Tidak benar bahwa dikatakan UU ini melemahkan perlindungan lingkungan," ucap Siti.

Sayangnya, seperti Ida, tetap ada yang luput dari pembelaan Siti. UU Ciptaker menghapus pasal
38 dan 93 UU 32/2009 yang mengatur pembatalan melalui PTUN dan tidak menyediakan pasal
pengganti agar masyarakat dapat menggugat.

UU Ciptaker juga membatasi peran masyarakat dalam Amdal hanya yang terdampak langsung
seperti revisi pasal 25 huruf c dan pasal 26 ayat (2). Kenyataannya, dampak lingkungan bisa
dirasakan warga lain bermil-mil jauhnya dari lokasi pencemaran atau operasi bisnis.

Keterlibatan penggiat lingkungan pun hanya dibatasi pada yang terdampak langsung sehingga
akan membatasi ruang advokasi.

Sanksi administratif yang disebutkan Siti juga diduga bermasalah. Sebab sanksi pidana baru
dapat dijatuhkan bila operasi menimbulkan masalah kesehatan dan korban luka/kematian seperti
revisi pasal 109 dan Pasal 82B.

Di dalam acara itu masih ada Menteri Hukum dan HAM, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR),
Menteri Dalam Negeri, Menteri Koperasi dan UKM, Menteri Keuangan, dan Menteri Perindustrian
serta Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, termasuk Menteri Kelautan dan Perikanan dan
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang hadir virtual.

Penjelasan para menteri demi menenangkan publik ternyata tidak menyurutkan aksi penolakan
UU Ciptaker. Kamis (8/10/2020), aksi tolak UU Ciptaker tetap membara di berbagai kota,
termasuk Jakarta.

Di tengah kekecewaan masyarakat itu, orang nomor 1 Indonesia justru mengarahkan perhatian
pada urusan lain. Presiden Joko Widodo meninggalkan ibu kota demi memantau food estate di
Kalimantan Tengah..

540