Page 539 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020

Judul Dalih Pemerintah soal UU Ciptaker yang Gagal Halau Kemarahan Publik
Nama Media tirto.id
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://tirto.id/dalih-pemerintah-soal-uu-ciptaker-yang-gagal-halau-
kemarahan-publik-f5JL
Jurnalis Vincent Fabian Thomas
Tanggal 2020-10-09 13:00:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

negative - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) Banyak hoaks yang
beredar mengenai ketenagakerjaan tapi saya tegaskan upah minimum tidak dihapuskan

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Jadi tidaklah benar kalau dipangkas
ketentuan dan syarat tata cara PHK

neutral - Siti Nurbaya (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan) berproses

negative - Siti Nurbaya (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan) Tidak benar bahwa dikatakan
UU ini melemahkan perlindungan lingkungan

Ringkasan
Para menteri beramai-ramai menjelaskan UU Ciptaker ketika dokumen finalnya tak tersedia. Tapi
itu tak membendung amarah publik yang tetap turun ke jalan. Beberapa hari telah berlalu sejak
UU Cipta Kerja disahkan, Senin (5/10/2020) lalu. Selama itu pula berbagai upaya meredam
kekecewaan publik dilakukan oleh pemerintah, legislatif, bahkan aparat keamanan.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengawali klarifikasinya dengan menuding banyak pihak
memelintir klaster ketenagakerjaan di UU Ciptaker. Ia menyatakan pemerintah tetap menjamin
hak buruh dan PKWT (kerja kontrak) bahkan ada tambahan perlindungan berupa kompensasi
bila hubungan kerja berakhir seperti tambahan pasal 61A pada UU 13/2003.

DALIH PEMERINTAH SOAL UU CIPTAKER YANG GAGAL HALAU KEMARAHAN PUBLIK

Para menteri beramai-ramai menjelaskan UU Ciptaker ketika dokumen finalnya tak tersedia. Tapi
itu tak membendung amarah publik yang tetap turun ke jalan.

538