Page 538 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020

Klaster UMKM Di pihak lain, Menkop UKM, Teten Masduki menjelaskan, rancangan peraturan
pemerintah (RPP) klaster UMKM ditergatken selesai pada November 2020.
Pemerintah, menurut Teten, akan melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk ikut
menyusun RPP tersebut, mulai pelaku UMKM, pengamat, inkubator bisnis, baik kampus maupun
swasta, serta asosiasi koperasi dan UMKM.

"Kami harapkan seluruh pemangku kepentingan berkontribusi terhadap RPP sebagai pelaksana
UU Cipta Kerja," kata Teten dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Rabu (8/10).

Menkop mengemukakan, sebagai juklak-juknis UU Ciptaker, terdapat 10 substansi yang akan
didelegasikan untuk disususn lebih teknis dalam RPP. Substansi itu meliputi kegiatan usaha dan
koperasi, kegiatan koperasi berdasarkan prinsip syariah, kriteria UMKM, persyaratan dan tata
cara perizinan berusaha, basis data tunggal, serta pengelolaan terpadu UKM.

Lainnya yaitu perizinan tunggal, kemudahan serta penyederhanaan proses pendaftaran dan
pembiayaan hak kekayaan intelektual, kemudahan impor bahan aku dan bahan penolong industri
yang tidak bisa dipenuhi dari dalam negeri, penyediaan tempat promosi dan pengembangan
UMKM pada infrastruktur, serta besaran alokasinya "Rencananya memang hanya ada satu PP
yang mengatur keseluruhan. Selama ini, dalam penyusunan klaster UMKM dan koperasi, kami
melibatkan banyak pihak," tutur dia.
Teten optimistis UU Ciptaker bisa dijadikan landasan hokum untuk pengarusutamaan UMKM dan
koperasi dalam pembangunan ekonomi nasional.

"Regulasinya akan mengatur pendekatan market , soal pembiayaan, supply chain
dipermudah," ucap dia.

Menkop UKM mengungkapkan, dalam RPP klaster UMKM juga akan diatur insentif bagi
pengusaha yang bermitra dengan UMKM. Berkaca dari pengalaman yang ada, kemitraan UMKM
dengan usaha besar sangat positif karena memberikan peluang kepada UMKM untuk naik kelas.

"UMKM bisa punya akses ke pasar yang lebih luas. Mereka bisa belajar banyak, terutama
mengubah mindset SDM jadi industriawan serta banyak transfer knowledge , dan
pengalaman," ujar dia.

Sekretaris Kemenkop UKM, Rully Indrawan menambahkan, Kemenkop UKM sudah membuat
surat pendelegasian tugas bagi pembentukan tim penyusunan RPP. "Kami selama ini juga
melakukan revisi secara simultan, disesuaikan dengan perubahan-perubahaan saat RPP Ciptaker
dibahas di parlemen," papar dia.

(tl/tk/az) Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id).

537