Page 537 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020

Pembuatan PP klaster ketenagakerjaan, kata Ida Fauziyah, melibatkan seluruh pemangku
kepentingan ketenagakerjaan, termasuk serikat buruh/pekerja dan dunia usaha yang diwakili
Kadin Indonesia dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

Dalam dialog yang dihadiri secara virtual oleh kepala Dinas Ketenagakerjaan di berbagai daerah
di Indonesia itu, Menaker meminta bantuan untuk menyampaikan hasil sosialisasi tersebut
kepada serikat pekerja dan dunia usaha.

Menaker mengungkapkan, sosialisasi sangat penting karena saat ini banyak isu yang simpang
siur dan distorsi informasi mengenai UU Ciptaker, terutama klaster ketenagakerjaan.

"Saya berharap bapak dan ibu tetap mengajak teman-teman serikat pekerja, terutama untuk
berdialog, karena kita masih punya pekerjaan untuk merumuskan PP. Kami berharap bapak dan
ibu bisa menampung aspirasi para stakeholders . Kami tunggu aspirasi itu untuk pembahasan
PP," papar dia.

153 Perusahaan Di sisi lain, Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia mengungkapkan, sedikitnya 153
perusahaan PMA siap masuk ke Indonesia setelah UU Ciptaker disahkan. "Masuknya ke-153
perusahaan itu otomatis akan menampung banyak lapangan pekerjaan," kata Bahlil yang belum
memberikan rincian mengenai sektor dan asal perusahaan yang akan menanamkan modalnya di
Indonesia.
Bahlil menegaskan, dalam soal penyerapan tenaga kerja, pemerintah akan memprioritaskan
tenaga kerja dalam negeri agar tidak muncul persepsi bahwa keran tenaga kerja hanya dibuka
untuk asing.

Kepala BKPM menambahkan, ke-153 perusahaan PMA itu diharapkan mampu menyerap sekitar
2,9 juta pekerja. "Saat ini ada sekitar 6 juta pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja
(PHK) dan dirumahkan karena terdampak pandemi Covid-19. Tentu ini sangat membantu,"
tandas dia.
Dengan diberlakukannya UU Ciptaker, Bahlil optimistis realisasi penanaman modal pada 2020
mencapai Rp 817 triliun sesuai target. Angka Rp 817 triliun merupakan hasil revisi setelah
pandemi Covid merebak. Semula, BKPM membidik realisasi penanaman modal tahun ini sebesar
Rp 886 triliun.
"Target Rp 817 triliun insya Allah akan tercapai karena realisasi semester pertama sudah 49%.

Insya Allah kuartal ketiga sesuai target," tutur dia.

Bahlil Lahadalia menegaskan, hadirnya UU Ciptaker merupakan jawaban bagi para pengusaha
yang selama ini mengeluhkan perizinan di Indonesia, termasuk memotong potensi korupsi. "
Karena ada ego sektoral, aturan tumpang tindih, tanah yang mahal. Solusinya adalah UU Cipta
Kerja," tandas dia.

Perihal 35 fund manager global yang mengkritik pengesahan UU Ciptaker dengan alasan UU
tersebut tidak ramah lingkungan, Bahlil menegaskan bahwa mereka tidak tercatat berinvestasi
di Indonesia.

"Setelah kami mengecek, 35 perusahaan itu tidak terdaftar di BKPM sebagai perusahaan yang
menginvestasikan dananya di Indonesia atau foreign direct investment (FDI). Tidak ada,"
tegas dia.
Pengecekan pun, kata Kepala BKPM, dilanjutkan hingga ke Bursa Efek Indonesia (BEI). "Tapi
nama-nama mereka juga tidak ditemukan. Artinya, harus juga dilihat bahwa ada beberapa
negara yang tidak ingin Indonesia menjadi lebih baik," tutur dia.

536