Page 532 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020

Pelemparan batu melebar hingga di sekitar area gedung DPRD DIY hingga mengenai sejumlah
bangunan. Polisi yang membuat barikade tak mampu menahan gelombang massa sehingga
menggerakkan mobil water canon. Polisi juga menembakkan gas air mata ke arah massa aksi.

Aksi di Kendari, Sulawesi Tenggara, juga ricuh. Pihak kepolisian yang mengamankan Kantor
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tenggara (Sultra) memukul mundur. Massa
gabungan dari berbagai lembaga organisasi dan universitas di Kota Kendari dipukul mundur
karena melempari Kantor DPRD dengan menggunakan batu dan kayu. Polisi terus memukul
mundur massa dengan menggunakan tembakan gas air mata dan tembakan water canon ke
arah massa. Meskipun masa pengunjuk rasa ditembaki gas air mata dan water canon, para
demonstran tidak gentar bahkan terus berbalik melempar dengan menggunakan batu ke arah
kepolisian.

RUU Cipta Kerja disahkan DPR pada Senin (5/10) lalu. Setelah UU dibahas, tahapan selanjutnya
pengesahan dan pengundangan. Pengesahan itu tanda tangan Presiden dan pengundangan itu
pemberian nomor. Presiden punya waktu tiga puluh hari. Namun demikian, UU yang tidak
ditandatangani Presiden juga tetap akan diundangkan. Tidak ada pengaruhnya terhadap batal
atau tidaknya suatu Undang-Undang. Kecuali jika Presiden mengeluarkan Perppu (Peraturan
Permerintah Pengganti Undang-Undang). Wewenang khusus Presiden berdasarkan Pasal 22
Konstitusi. Tapi, Perppu juga bukan membatalkan, tapi membuat materi muatan UU baru dalam
bentuk Perppu menggunakan kekuasaan Presiden untuk mengeluarkan Perppu. Syaratnya, ada
hal ihwal kegentingan memaksa. Apakah demo menolak UU Cipta Kerja kondisi abnormal dengan
alasan kegentingan memaksa? Jangan Terprovokasi Guru Besar Fakultas Hukum Universitas
Jambi Soekamto mengimbau masyarakat tidak mudah terprovokasi pihak-pihak tertentu terkait
Undang Undang tentang Cipta Kerja. Ada baiknya masyarakat terlebih dahulu membaca, meneliti
dan memahami substansi undang undang.

''Jangan mudah terprovokasi, ada baiknya diteliti terlebih dahulu substansi dari UU Cipta Kerja
tersebut dan menginventarisasi mana substansi yang merugikan buruh dan masyarakat," kata
Prof Soekamto di Jambi, Kamis.

Jika masyarakat sudah meneliti dan memperhatikan substansi dari UU itu maka masyarakat baru
dapat menelaah mana substansi yang merugikan buruh dan masyarakat atau sekelompok orang
yang dirugikan dengan adanya UU tersebut. Menurut Prof Soekamto, saat ini sangat riskan jika
melakukan aksi demonstrasi, mengingat masih dalam masa pandemi COVID-19.

Jika masyarakat dan sekelompok organisasi merasa UU tersebut merugikan dan tidak berpihak
pada kaum buruh dan masyarakat, baiknya diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Soekamto menjelaskan jika telah diteliti substansi dan diinventarisasi Uu tersebut ada substansi
yang merugikan buruh dan tidak berpihak kepada masyarakat, baiknya disusun dalam bentuk
laporan dan dilaporkan ke MK.
Tindakan tersebut akan lebih elegan dilaksanakan ketimbang melakukan aksi demonstrasi di
tengah pandemi COVID-19 saat ini.

''Sampai saat ini MK merupakan mahkamah yang sangat dipercaya, dulu sudah pernah Undang
Undang Ketenagakerjaan digugat dan undang undang tersebut dibatalkan,'' kata Soekamto.

Selain itu, jika disusun laporan dan dilaporkan ke MK maka akan lebih efektif dan efisien untuk
menyuarakan hak-hak buruh dan masyarakat yang dirugikan dengan adanya Undang Undang
Cipta Kerja tersebut.

Dia mengingatkan adanya kemungkinan aksi demonstrasi ditunggangi oknum yang ingin
mengambil keuntungan dari aksi-aksi yang dilakukan di beberapa daerah, khususnya di Jambi.

531