Page 529 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020

ditegaskan oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah. Ida menegaskan upah minimum tidak
akan dihapus, aturan upah di kabupaten/kota juga akan tetap dipertahankan.

MENKO AIRLANGGA TEGASKAN UU CIPTA KERJA TIDAK HAPUS UPAH MINIMUM

UU Cipta Kerja masih menuai polemik dari berbagai kalangan. Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, UU Cipta Kerja tidak menghapus upah minimum.
Airlangga mengatakan, upah minimum tetap ada dengan tetap mempertimbangkan
pertumbuhan ekonomi dan inflasi.

"Saya tegaskan bahwa upah minimum tidak dihapuskan. Tetapi tetap mempertimbahkan
pertumbuhan ekonomi dan inflasi dan salary yang diterima itu tidak akan turun," tegas Airlangga,
ditulis Jumat (9/10/2020).
Adanya kepastian diaturnya upah minimum ini juga ditegaskan oleh Menteri Ketenagakerjaan
Ida Fauziah. Ida menegaskan upah minimum tidak akan dihapus, aturan upah di kabupaten/kota
juga akan tetap dipertahankan.

"Jadi banyak yang berkembang bahwa upah minimum dihapus, jadi upah minimum ini tetap kita
atur, kemudian ketentuannya tetap mengacu pada UU 13/2003 dan PP 78 Tahun 2015, memang
selanjutnya akan diatur dengan peraturan menteri, formula lebih detailnya diatur dengan
peraturan pemerintah," kata Ida.
"Terdapat penegasan variabel dan formula dalam penetapan upah minimum berdasarkan
pertumbuhan ekonomi atau inflasi. Selain ketentuan upah minimum kabupaten/kota juga tetap
dipertahankan. Saya ulang, untuk menegaskan bahwa upah minimum kabupaten/kota tetap
dipertahankan," lanjut Ida.
Ida mengatakan pemerintah juga memastikan bahwa pembayaran upah minimum tidak bisa
ditangguhkan. Aturan ini disebut dalam UU Cipta Kerja.

"Hal baru yang lain saya kira perlu saya sampaikan, UU Ciptaker menghapus ketentuan mengenai
penangguhan pembayaran upah minimum, jadi tidak bisa ditangguhkan. Ini clear disebutkan di
UU Ciptaker," katanya.

Menurutnya, pemerintah mengatur upah minimum di UU Ciptaker itu tidak hanya memikirkan
perusahaan di kelas menengah ke atas. Tetapi, kata Ida, pemerintah juga memikirkan usaha
mikro, kecil, dan menengah.

"Di samping itu, untuk perkuat upah minimum bagi pekerja atau buruh serta meningkatkan
pertumbuhan usaha mikro dan kecil. UU Ciptaker ini mengatur ketentuan pengupahan bagi
sektor usaha mikro dan kecil. Jadi perluasan kesempatan kerja juga kita harapkan dari UMKM
kita, dan akan diatur pengupahannya dalam UU Ciptaker. Sekali lagi, kita harus berpikir beri
perlindungan tak hanya kepada pekerja formal saja, tapi kita harus pastikan perlindungan bagi
pekerja usaha mikro dan kecil," ujar Ida.

Sumber : Suara.com.

528