Page 524 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020
P. 524
PERLU DIALOG ANTARA DPR-PEMERINTAH DAN SERIKAT PEKERJA BAHAS
PERATURAN TURUNAN UU CIPTAKER
Wakil Ketua Komisi IX DPR , Melkiades Laka Lena menyayangkan banyaknya hoaks yang
beredar tentang Undang-undang Omnibus Law tentang Cipta Kerja ( UU Ciptaker ) yang
menyebabkan aksi unjuk rasa dari berbagai kelompok masyarakat. Dia pun mengklarifikasi
sejumlah hal yang disebut hoaks terkait UU Ciptaker.
"Proses pembahasan bersama DPR RI, pemerintah dan berbagai kelompok terkait yang
kemudian menghasilkan UU Cipta Kerja yang disetujui dalam Rapat Paripurna DPR RI 5 Oktober
berlangsung 9 bulan. Khusus klaster tenaga kerja proses pembahasan berlangsung lebih intensif
dengan para pimpinan Serikat pekerja dan serikat buruh," ujar Melki kepada wartawan, Jumat
(9/10/2020).
( Melki melanjutkan, Presiden Jokowi juga sudah 2 kali menerima dan membahas aspirasi
perwakilan pimpinan serikat pekerja dan serikat buruh. Pihaknya juga melihat keseriusan
pemerintah di mana, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menerima dan berdiskusi dengan
pimpinan serikat pekerja dan serikat buruh sebanyak 3 kali dan bersama Menko Polhukam
Mahfud MD sebanyak dua 2 kali.
Lalu, lanjut politikus Partai Golkar ini, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah juga menerima
pimpinan serikat buruh dan serikat pekerja untuk membahas berbagai aspirasi kalangan buruh
tanpa KSPI dan KSBSI yang dipimpin Said Iqbal dan Andi Gani, karena yang bersangkutan walk
out.
"Kami cermati sekitar 14 kali pertemuan pertama, Said Iqbal dan Andi Gani walk out dan tidak
mengikuti pertemuan-pertemuan selanjutnya tetapi pimpinan lainnya terus lanjutkan
pembahasan dengan pemerintah," terang Melki.
Selain itu, kata legislator Dapil Nusa Tenggara Timur (NTT) II ini, Pimpinan DPR RI, Badan
Legislasi (Baleg) dan Komisi lX DPR RI secara formal dan informal sejak awal pembahasan
menerima pimpinan serikat buruh dan serikat pekerja. Ide dan aspirasi ditampung dan dibahas
di Baleg bersama pemerintah dan pengusaha. DPR RI dalam pembahasan UU Ciptaker bersama
pemerintah sudah berupaya maksimal membuka ruang publik seluas luasnya khususnya dalam
klaster ketenagakerjaan.
"Kami menyadari UU Cipta Kerja tidak mungkin memuaskan semua pihak, sehingga masukan
yang penting perlu diberikan kepada pemerintah dalam siapkan aturan lanjutan di PP, Perpres,
peraturan menteri dan turunan lainnya," paparnya.
Dengan demikian, Melki menambahkan dibutuhkan dialog yang baik antara DPR RI, pemerintah,
para pihak khususnya pimpinan serikat butuh dan seikat pekerja, serta tokoh masyarakat lainnya
untuk membahas kelanjutan pasca pengesahan UU Ciptaker. Khususnya membahas aturan
turunan dan mengajak komponen masyarakat untuk mengedepankan dialog dan tidak turun ke
jalan.
((kri).
523
