Page 526 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020
P. 526
tingkat menengah kebawah, Airlangga mengatakan yang paling sesuai adalah untuk sektor padat
karya.
Maka tak heran, pemerintah gencar menggaungkan investasi melalui UU Cipta Kerja . Alasannya
tak lain dimaksudkan untuk dapat menyerap lebih banyak pekerja dari jumlah yang dominan
tersebut. Sehingga, lanjut Menko, untuk tenaga kerja dengan latar belakang seperti itu, maka
sektor yang paling memenuhi kriteria adalah sektor padat karya.
MENKO AIRLANGGA BUKA-BUKAAN ALASAN DASAR LAHIRNYA UU CIPTA KERJA
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menegaskan alasan dibalik
pembuatan UU Cipta Kerja . Salah satunya adalah untuk memastikan terbukanya lapangan
pekerjaan seluas-luasnya.
Merujuk pada latar belakang pendidikan pekerja yang didominasi tingkat menengah kebawah,
Airlangga mengatakan yang paling sesuai adalah untuk sektor padat karya.
Maka tak heran, pemerintah gencar menggaungkan investasi melalui UU Cipta Kerja . Alasannya
tak lain dimaksudkan untuk dapat menyerap lebih banyak pekerja dari jumlah yang dominan
tersebut.
"Kita tahu di setiap tahun ada 7 juta masyarakat yang belum mendapat kerja atau menganggur.
Kemudian dari pendidikan menghasilkan sekitar 2,9 juta setiap tahun. Dan nature dari pekerja
itu 87 persen itu adalah mereka yang pendidikanya itu menengah kebawah. Dari yang menengah
kebawah itu kira-kira 36 persen itu adalah pendidikan SD," kata Menko Airlangga dalam
wawancara khusus bersama Liputan6.com , Jumat (9/10/2020).
Sehingga, lanjut Menko, untuk tenaga kerja dengan latar belakang seperti itu, maka sektor yang
paling memenuhi kriteria adalah sektor padat karya.
"Padat karya itu bisa dilakukan dari sektor manufaktur, sektor pertanian, sektor perkebunan,
kemudian sektor restoran, sektor perdagangan, sektor jasa," kata dia.
Menilik pada perkembangan covid-19 di tanah air, Airlangga menuturkan perlunya UU Cipta
Kerja untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi. Termasuk penciptaan
lapangan pekerjaan.
"Yang perlu dilakukan sesudah adanya vaksin adalah restructuring atau pembangunan kembali.
Pembangunan kembali itulah yang didukung oleh UU cipta kerja. Dan cara kita bekerja sebelum
dan sesudah covid ini tidak akan sama, ada sebagian bisa work from home dari kantor kemudian
sebagian masuk ke akselerasi digital," "Tetapi kuncinya satu bahwa pendidikan lulusan pada
pekerja di Indonesia pendidikannya masih pendidikan menengah ke bawah, Sehingga lapangan
kerja yang sifatnya Padat Karya diperlukan, makanya ciptaker ini sangat diperlukan pada saat
seperti ini," jelas Menko.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan analisis mengenai
dampak lingkungan (Amdal) tidak dihapus dan tetap ada dalam UU Cipta Kerja yang disetujui
DPR untuk disahkan menjadi undang-undang. Dalam kabar yang beredar di masyarakat, izin
amdal dalam UU Cipta Kerja dihapuskan. Airlangga pun menegaskan hal ini tidak benar.
"Kemudian terkait lingkungan hidup, amdal tetap ada dan amdal diberikan secara berproses,
dengan dokumen teknis berbasis pada NSPK (norma, standar, prosedur, dan kriteria) dan
diberikan debirokratisasi terhadap proses amdal," tegas Airlangga dalam Konferensi Pers
Penjelasan UU Cipta Kerja di Kantor Kemenko Perekonomian, Rabu (7/10/2020).
525
