Page 527 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020
P. 527
DPR Berdasarkan penjelasan Kemenko Perekonomian, Amdal dikembalikan kepada fungsi dan
proses sebenarnya, yaitu dokumen teknis dan ilmiah studi kelayakan lingkungan hidup. Hal itu
kemudian digunakan sebagai syarat perizinan berusaha yang memuat ketentuan/kewajiban dari
aspek lingkungan.
Airlangga bersama 12 Menteri Kabinet Indonesia Maju menggelar jumpa pers menanggapi
berbagai isu miring terkait UU Cipta Kerja. Menteri yang hadir antara lain, Menteri Koordinator
Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah, dan Menteri
Koperasi dan UKM Teten Masduki.
Kemudian, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, Menteri ATR Sofyan Djalil, Menteri KKP Edhy Prabowo
(virtual), Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri ESDM
Arifin Tasrif (virtual), Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.
Sebelumnya, Airlangga mengatakan RUU Cipta Kerja harus dapat memberikan manfaat bagi
semua pihak. Pesan ini disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam
sambutannya saat menyampaikan pandangan pemerintah terhadap RUU tersebut pada Rapat
Paripurna DPR RI di Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020).
"Terutama untuk masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah," ungkap Airlangga. Berbagai
manfaat tersebut tertuang dalam 15 Bab dan 186 Pasal dalam RUU Cipta Kerja. Beberapa di
antaranya adalah dukungan untuk UMKM.
"Dengan RUU Cipta Kerja pelaku usaha UMKM dalam proses perizinan cukup hanya melalui
pendaftaran," tambah Airlangga..
526
