Page 520 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020
P. 520
Dalam pembahasan UU Cipta Kerja, kata Melki, DPR RI bersama pemerintah sudah berupaya
maksimal membuka ruang publik seluas luasnya khususnya dalam klaster ketenagakerjaan.
MELKI LAKA LENA: KLASTER KETENAGAKERJAAN SUDAH INTENSIF DIBAHAS
PEMERINTAH BARENG SERIKAT BURUH
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Melkiades Laka Lena/Net Masifnya sebaran hoaks mengenai
Omnibus Law UU Cipta Kerja hingga berujung demonstrasi anarkis membuat sejumlah anggota
dewan angkat bicara. Salah satunya pimpinan Komisi IX DPR RI Melkiades Laka Lena. Berita
terkait Melki Laka Lena: Menkes Perlu Beri Penjelasan Soal Pemindahan 34 Set ICU Wisma Atlet
Tegakkan Disiplin Protokol Kesehatan, Partai Golkar Bentuk Satgas Covid-19 Pilkada 2020 Golkar
Yakin Pilkada Tetap Berjalan Baik Di Tengah Pandemik Politisi Partai Golkar ini menerangkan
dalam proses pembahasan bersama DPR RI, pemerintah, dan berbagai kelompok terkait telah
mencapai kata sepakat hingga kemudian menghasilkan UU Cipta Kerja yang disetujui dalam
rapat paripurna DPR RI 5 Oktober. Semua proses itu berlangsung 9 bulan.
"Khusus klaster tenaga kerja proses pembahasan berlangsung lebih intensif dengan para
pimpinan serikat pekerja dan serikat buruh," ujarnya kepada wartawan, Jumat (9/10).
Pihaknya mengatakan dari data yang didapat, Presiden Joko Widodo juga sudah dua kali
menerima dan membahas aspirasi para perwakilan pimpinan serikat pekerja dan serikat buruh.
"Kami juga melihat keseriusan pemerintah. Di mana Menko Perekonomian Airlangga Hartarto
menerima dan berdiskusi dengan pimpinan serikat pekerja dan serikat buruh sebanyak tiga kali
dan bersama Menko Polhukkam Mahfud MD sebanyak dua kali," katanya. Selain itu, Menaker
Ida Fauziah juga menerima pimpinan serikat buruh dan serikat pekerja untuk membahas
berbagai aspirasi kalangan buruh minus Said Iqbal dan Andi Gani, karena walk out.
"Kami cermati sekitar 14 kali pertemuan pertama, Said Iqbal dan Andi Gani - walk out dan tidak
mengikuti pertemuan-pertemuan selanjutnya, tetapi pimpinan lainnya terus lanjutkan
pembahasan dengan pemerintah," paparnya.
Melki mengatakan pimpinan DPR RI, Baleg dan komisi lX DPR RI secara formal dan informal
sejak awal pembahasan menerima pimpinan serikat buruh dan serikat pekerja.
"Ide dan aspirasi ditampung dan dibahas di Baleg bersama pemerintah dan pengusaha,"
imbuhnya. Dalam pembahasan UU Cipta Kerja, kata Melki, DPR RI bersama pemerintah sudah
berupaya maksimal membuka ruang publik seluas luasnya khususnya dalam klaster
ketenagakerjaan.
"Kami menyadari UU Cipta Kerja tidak mungkin memuaskan semua pihak, sehingga masukan
yang penting perlu diberikan kepada pemerintah dalam siapkan aturan lanjutan di PP, Perpres,
peraturan menteri dan turunan lainnya," katanya.
Melki Laka Lena: Menkes Perlu Beri Penjelasan Soal Pemindahan 34 Set ICU Wisma Atlet Dia
menyarankan butuh dialog yang baik antara DPR RI, pemerintah, para pihak khususnya pimpinan
serikat butuh dan serikat pekerja serta tokoh masyarakat lainnya untuk membahas kelanjutan
pasca pengesahan UU Cipta Kerja khususnya membahas aturan turunan dan mengajak
komponen masyarakat untuk kedepankan dialog dan tidak turun ke jalan.
"Demo seperti yang dilakukan beberapa hari ini tidak produktif dan malah berpotensi tingkatkan
secara drastis sebaran Covid-19," tandasnya. EDITOR: WIDIAN VEBRIYANTO Tag: MELKI
LAKA LENA BURUH UU CIPTAKER CIPTA KERJA, .
519
