Page 515 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020

Ringkasan

Demo anarkis atas penolakan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) diduga kuat
karena massa termakan informasi bohong alias hoaks yang masif. Wakil Ketua Komisi lX DPR
RI, Emanuel Melkiades Laka Lena menjelaskan, bahwa sebelum disahkan, pembahasan undang-
undang tersebut melibatkan semua pihak terkait.

Begitu juga dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menerima dan berdiskusi dengan
pimpinan serikat pekerja dan serikat buruh sebanyak tiga kali dan bersama Menko Polhukkam
Mahfud MD sebanyak dua kali. Maka dari itu ditekankannya, DPR RI dalam pembahasan UU
Cipta Kerja bersama pemerintah sudah berupaya maksimal membuka ruang publik yang seluas-
luasnya, khususnya dalam klaster ketenagakerjaan.

DEMO ANARKIS KARENA HOAKS, DPR AJAK DIALOG

Demo anarkis atas penolakan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) diduga kuat
karena massa termakan informasi bohong alias hoaks yang masif.

Wakil Ketua Komisi lX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena menjelaskan, bahwa sebelum
disahkan, pembahasan undang-undang tersebut melibatkan semua pihak terkait.

"Menanggapi masifnya sebaran hoaks tentang UU Cipta Kerja yang sebabkan demo berbagai
kelompok, perlu kami sampaikan hal hal sebagai berikut. DPR RI dan pemerintah libatkan para
pihak dalam UU Cipta Kerja," tegasnya dalam keterangan pers yang diterima rri.co.id, Jumat
(9/10/2020).

Politisi Partai Golkar ini menekankan, dari proses pembahasan selama 9 bulan secara bersama-
sama itu, rapat paripurna DPR RI pun menyepakati untuk diundangkan pada pada 5 Oktober
lalu.

"Khusus klaster tenaga kerja proses pembahasan berlangsung lebih intensif dengan para
pimpinan Serikat pekerja dan Serikat buruh," tegasnya.

Lebih lanjut kata pria yang akrab disapa Melki ini, sejauh data yang ada, Presiden Joko Widodo
(Jokowi) juga sudah dua kali menerima dan membahas aspirasi perwakilan pimpinan serikat
pekerja dan serikat buruh.

Begitu juga dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menerima dan berdiskusi dengan
pimpinan serikat pekerja dan serikat buruh sebanyak tiga kali dan bersama Menko Polhukkam
Mahfud MD sebanyak dua kali.

"Menaker Ida Fauziah melanjutkan menerima pimpinan Serikat buruh dan Serikat pekerja untuk
membahas berbagai aspirasi kalangan buruh minus Said Iqbal dan Andi Gani, karena walk out.
Kami cermati sekitar 14 kali pertemuan pertama, Said Iqbal dan Andi Gani - walk out dan tidak
mengikuti pertemuan-pertemuan selanjutnya tetapi pimpinan lainnya terus lanjutkan
pembahasan dengan pemerintah," bebernya.

Bukan hanya itu, tambahnya, pimpinan DPR RI, Badan Legislasi (Baleg) dan Komisi lX DPR RI
secara formal dan informal pun sejak awal pembahasan menerima pimpinan serikat buruh dan
serikat pekerja.

"Ide dan aspirasi ditampung dan dibahas di baleg bersama pemerintah dan pengusaha,"
imbuhnya.

514