Page 518 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020

Menurut Askar, konsep ini terlihat dalam deregulasi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan
alih daya (outsourcing) dalam Omnibus Law. "Ini memberikan konfirmasi bahwa tujuan UU ini
adalah untuk menurunkan biaya perekrutan dan pemutusan hubungan kerja (PHK)," kata dia.

Akan tetapi, Askar menyebut konsep fleksibilitas seperti ini hanya diterapkan di negara-negara
yang memiliki SDM yang sudah baik. Contohnya seperti Singapura, Denmark, Jerman, dan
negara skandinavia lainnya.

Sebaliknya konsep ini tidak cocok diterapkan di Indonesia yang masih didominasi tenaga kerja
tidak terampil (low skilled workers). Jika diterapkan di tengah kondisi pasar yang belum siap,
maka diprediksi akan lahir ketimpangan antar tenaga kerja terampil (high-skilled workers) dan
tidak terampil.

Sebab, kata Askar, pasar tenaga kerja fleksibel akan lebih menguntungkan high-skilled workers
dengan keterampilan yang dimiliknya. Sebaliknya low-skilled workers dipastikan akan lebih
kesulitan mendapatkan pekerja baru bila terkena PHK.
Dalam Omnibus Law, dua ketentuan ini memang berubah. Contohnya yaitu pekerja berstatus
PKWT. Dalam aturan baru, pemerintah tidak mengatur secara rinci batas waktu pembaruan
tenaga kontrak. Ketentuan mengenai detail jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan, jangka waktu
dan batas waktu perpanjangan perjanjian kerja akan diatur dengan beleid turunan melalui
peraturan pemerintah.

Sedangkan pada UU Ketenagakerjaan perjanjian waktu kerja tertentu ditetapkan maksimal dua
tahun dengan pembaruan kontrak paling banyak satu kali. Selain itu, Omnibus Law juga
memangkas aturan masa tenggang pembaruan tenaga kontrak.

Di hari yang sama, akun twitter resmi Kementerian Ketenagakerjaan juga mulai menyebarkan
informasi soal Omnibus Law ini. Dalam hal PKWT, kementerian tidak menyinggung soal batas
waktu pemberuan tenaga kontrak ini.
Hanya disebutkan empat poin saja yaitu PKWT hanya untuk pekerjaan yang memenuhi syarat-
syarat tertentu (tidak tetap). Lalu, PKWT memberikan perlindungan untuk kelangsungan bekerja
dan perlindungan hak pekerja sampai pekerjaa selesai.

Kemudian, PKWT berakhir, pekerja berhak mendapatkan uang kompensasi, sesuai dengan masa
kerja mereka. Ini akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Terakhir, syarat PKWT disebut tetap mengacu pada UU Ketenagakerjaan. "Dengan penyesuaian
terhadap perkembangan kebutuhan dunia kerja," tulis pihak Kemenaker.

517