Page 512 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020

diketok pada 5 Oktober 2020 di Gedung Parlemen, Jakarta, Omnibus Law sudah melalui berbagai
tahapan sesuai aturan pembuatan undang-undang.
Selanjutnya Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah juga melakukan pertemuan untuk mendengarkan
masukan dari buruh dan pekerja hingga kurang lebih 14 kali.

ANGGOTA DPR: PEMERINTAH DAN DPR SUDAH BANYAK UNDANG STAKEHOLDER
BAHAS OMNIBUS LAW
Anggota DPR RI Fraksi Golkar Maman Abdurahman meminta masyarakat, buruh, dan elemen
mahasiswa agar bisa menahan diri serta membaca dengan jeli terlebih dahulu isi dari UU
Omnibus Law.

Maman mengatakan bahwa pembentukan dan pembahasan Omnibus RUU Cipta Kerja sudah
melalui jalan panjang. Sejak muncul pertama kali pada 20 Februari 2020 hingga diketok pada 5
Oktober 2020 di Gedung Parlemen, Jakarta, Omnibus Law sudah melalui berbagai tahapan sesuai
aturan pembuatan undang-undang.

"Pemerintah ketika ingin meluncurkan Omnibus Law ini bahkan sudah ancang-ancang sejak
pidato pelantikan Presiden Joko Widodo pada Oktober 2019. Jadi ini merupakan keinginan
Presiden Jokowi yang sudah disampaikan sejak tahun lalu," kata Maman, dikutip dari rilis yang
dietrima Tribunnews, Jumat (9/10/2020).
Dalam proses pembentukannya sendiri, tambah Maman, pemerintah sudah mengundang dan
bertemu dengan stakeholder dari undang-undang ini. "Khusus untuk stakeholder perburuhan,
Presiden Jokowi bahkan sudah dua kali bertemu dengan perwakilan pekerja atau buruh,"
ungkapnya.
Maman kemudian menjabarkan berbagai pertemuan lainnya. Pertama, Menko Perekonomian
Airlangga Hartarto juga sudah menggelar pertemuan dengan berbagai kalangan, termasuk buruh
sebanyak tiga kali. Pertemuan itu dilakukan dalam berbagai kesempatan.

Kemudian. pertemuan lainnya juga dilakukan oleh Menko Polhukam Mahfud MD dengan
perwakilan buruh sebanyak dua kali. Artinya, pemerintah sudah berusaha untuk menerima
masukan dari berbagai pihak berkali-kali.

Selanjutnya Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah juga melakukan pertemuan untuk mendengarkan
masukan dari buruh dan pekerja hingga kurang lebih 14 kali.

Namun dalam pertemuan pertama, Maman mengaku perwakilan dari buruh seperti Said Iqbal
dan Andi Gani Nena Wea memiliki untuk walk out .

"Jadi adanya anggapan stakeholders tidak dilibatkan dalam proses pembentukan dan
pembahasan RUU Cipta Kerja, tidak benar," tambah Maman yang juga anggota Komisi VII DPR
RI.

Pertemuan dengan buruh lainnya juga dilakukan oleh Badan Legislasi DPR dengan perwakilan
buruh secara formal sebanyak satu kali. Namun pertemuan informal yang dilakukan oleh masing-
masing fraksi juga berlangsung beberapa kali.
Artinya proses komunikasi sudah sangat intens dilakukan, namun saya bisa mengerti situasi yg
terjadi ini juga diperkuat karena dua hal yaitu Kecenderungan psikologis setiap manusia pasti
cenderung reaktif apabila menerima sesuatu yang baru," ungkapnya.

511