Page 533 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020
P. 533
"Saya rasa mengajukan ke MK akan lebih efektif dan efisien," kata Prof Soekamto.
Kemudahan Investasi Kepala Departemen Ekonomi Center for Strategic and International
Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri mengatakan UU Cipta Kerja dapat bermanfaat untuk mengatasi
kendala para investor untuk masuk ke Indonesia.
''Ini akan bermanfaat sekali terhadap peningkatan daya tarik Indonesia terhadap investasi, baik
itu dari dalam negeri atau luar negeri,'' kata Yose dalam pernyataan di Jakarta, Kamis.
Dia menjelaskan selama ini masih banyak aturan tumpang tindih yang menghambat birokrasi
dalam proses perizinan usaha, bahkan peraturan daerah (perda) terkadang tidak sejalan dengan
regulasi pemerintah pusat.
Karena itu, menurut Yose, manfaat regulasi ini adalah memberikan kemudahan usaha yang
dalam jangka menengah panjang dapat meningkatkan gairah investasi dan pertumbuhan
ekonomi.
"Di dalam Omnibus Law itu diberikan semacam legal basis untuk memperbaiki aturan di daerah.
Begitu juga misalnya masalah perizinan atau juga masalah limitasi yang selama ini ada untuk
investasi. Sebelumnya banyak sekali di undang-undang itu pembatasan-pembatasan untuk
investasi," katanya.
Yose menyadari masih banyak kelompok yang menolak UU Cipta Kerja karena masih ada poin-
poin yang menimbulkan pertanyaan. Untuk itu fokus selanjutnya adalah mengawal proses
penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) agar sejalan dengan kepentingan UU tersebut.
"Dari UU tentu setelah itu peraturan pemerintah. Kemudian masuk lagi ke peraturan di tingkat
kementerian. Lalu masuk ke peraturan daerah. Nah, ini yang harus sinkron. Jangan di atas sudah
baik, bawahnya tidak sinkron," katanya.
Dia menambahkan kelompok penolak juga bisa mengawal implementasi UU Cipta Kerja agar
berjalan sesuai cita-cita pembentukan aturan yaitu menyediakan lapangan kerja, bukan sekadar
menghadirkan investasi.
Selain itu kelompok penolak harus ikut memastikan investasi yang masuk ke Indonesia
berkategori padat karya dan menciptakan lapangan kerja, bukan investasi yang justru
menimbulkan persoalan bagi masyarakat dan lingkungan.
"Jadi, perlu diingat juga bahwa UU ini bukan tentang investasi, tetapi UU Cipta Kerja. Artinya
penciptaan lapangan kerja," katanya.
Secara keseluruhan, Yose mengharapkan regulasi ini tidak bernasib seperti UU Ketenagakerjaan
yang justru menciptakan disinsentif bagi dunia usaha untuk masuk ke sektor yang padat karya.
''Tahun 2003 bertepatan dengan implementasi UU Ketenagakerjaan dan bom komoditas, tapi
lapangan kerja di industri manufaktur hanya kurang dari lima ribu orang per tahun,'' katanya.
Bukan Draf Final Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi mengklarifikasi
terkait banyak beredarnya draf Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) yang
beredar di masyarakat, bukan merupakan draf final.
"Bukan (draf final), apalagi versinya beda-beda," kata Baidowi atau Awiek kepada para wartawan
di Jakarta, Kamis.
Dia tidak menjawab terkait darf final RUU Ciptaker yang disetujui Rapat Paripurna DPR dan
menyarankan agar ditanyakan kepada Pimpinan DPR RI.
532
