Page 545 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020

neutral - Feri Amsari (Ahli hukum tata negara pada Universitas Andalas) Kalau mereka
mengatakan apa yang mereka setujui bersama kemarin belum final, ya berarti bukan persetujuan
bersama

neutral - Feri Amsari (Ahli hukum tata negara pada Universitas Andalas) (Harusnya di) tahap
pembahasan dong, ketika mereka membahas, 'Oh ini ada typo nih, perbaiki', masa sudah
disetujui di paripurna ada juga yang salah-salah?

negative - Didi Irawadi Syamsuddin (anggota DPR Anggota Komisi XI DPR RI) Sudah tiga periode
saya jadi anggota DPR RI . Baru kali ini saya punya pengalaman yang tidak terduga. Pimpinan
DPR telah mengesahkan RUU yang sesat dan cacat prosedur

negative - Didi Irawadi Syamsuddin (anggota DPR Anggota Komisi XI DPR RI) Tidak ada
selembar pun naskah RUU terkait Ciptaker yang dibagikan saat rapat paripurna tanggal 5
Oktober 2020 tersebut

neutral - Didi Irawadi Syamsuddin (anggota DPR Anggota Komisi XI DPR RI) Jadi pertanyaannya,
sesungguhnya RUU apa yang telah diketok palu kemarin tanggal 5 Oktober 2020 itu? Harusnya
sebelum palu keputusan diketok, naskah RUU Ciptaker sudah bisa dilihat dan dibaca oleh kami
semua

positive - Didi Irawadi Syamsuddin (anggota DPR Anggota Komisi XI DPR RI) Dalam forum rapat
tertinggi ini, adalah wajib semua yang hadir diberikan naskah RUU tersebut. Jangankan yang
hadir secara fisik, yang hadir secara virtual pun harus diberikan

negative - Didi Irawadi Syamsuddin (anggota DPR Anggota Komisi XI DPR RI) Sungguh ironis
RUU Ciptaker yang begitu sangat penting. Tidak selembar pun ada di meja kami. Harusnya
pimpinan DPR memastikan dulu bahwa RUU yang begitu sangat penting dan krusial yang
berdampak pada nasib buruh, pekerja, UMKM, lingkungan hidup dan lain-laik sudah ada di
tangan seluruh anggota DPR, baik yang fisik dan virtual
negative - Didi Irawadi Syamsuddin (anggota DPR Anggota Komisi XI DPR RI) Ada apa gerangan
ini? Sungguh tidak etis untuk sebuah RUU sepenting dan krusial ini. Padahal sudah dijadwal
sebelumnya akan dilakukan pada tgl 8 Oktober 2020. Tiba-tiba menjadi 5 Oktober, tanpa
informasi yang cukup dan memadai. Sehingga rapat itu menjadi rapat yang dadakan, tergesa-
gesa dan dipaksakan

negative - Hidayat Nur Wahid (Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera)
Pembahasan RUU ini sangat terburu-buru, dan bagaimana mungkin fraksi 'dipaksa' untuk
menyampaikan pendapat mininya, dan bahkan pendapat akhir di rapat Paripurna, tetapi draft
secara utuh RUU Ciptaker itu tidak dibagikan terlebih dahulu. Begitu terburu- burunya, sehingga
jadwal pengesahan RUU dalam rapat paripurna DPR pun mendadak dimajukan, dari tanggal 8
menjadi tanggal 5 september. Ini menimbulkan tanda tanya besar. Ada apa dibalik ini semuanya?

neutral - Hidayat Nur Wahid (Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera)
Selain hukum yang tertulis, kebiasaan atau konvensi ketatanegaraan ini juga seharusnya bisa
menjadi pedoman dalam pembahasan/pwmgambilan keputusan thd Omnibus RUU Ciptaker.
Apalagi, RUU ini memiliki dampak kepada lebih dari 78 undang-undang yang berlaku saat ini

negative - Hidayat Nur Wahid (Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera)
Masalah investasi di Indonesia sebenarnya bukan soal perubahan regulasi, tetapi mengenai
merajalelanya KKN dan inefisiensi birokrasi. Itu seharusnya jadi prioritas yang difokuskan oleh
Pemerintah

544