Page 561 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020
P. 561
Presiden Jokowi bisa memenuhi tuntutan itu dengan segera menerbitkan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang Undang (Perppu) untuk membatalkan UU Ciptaker.
Demikian disampaikan anggota Komisi II DPR RI fraksi PKS Nasir Djamil saat berbincang dengan
Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Jumat (9/10).
"Presiden kita harapkan bisa memenuhi aspirasi sebagian pengunjuk rasa agar menerbitkan
Perppu untuk membatalkan Omnibus Law Cilaka," kata Nasir Djamil.
Sementara itu, untuk para akademisi dan praktisi yang juga menolak Omnibus Law UU Ciptaker
diharapkan bisa menempuh jalur hukum dengan mengajukan Uji Materi di Mahakamah Konstitusi
(MK).
Demo Buruh Ricuh, Nasir Djamil: Di Mana Aparat Intelijen Kita ? "Saya usulkan agar kaum
akademisi yang menolak dan melihat ada cacat prosedural dan formil dalam Omnibus Law Cilaka
segera mengujinya di MK," tandasnya.
Aksi demonstrasi menolak Omnibus Law UU Ciptaker terjadi sangat masif di Jakarta dan berbagai
daerah. Gelombang aksi terjadi sejak UU Ciptaker disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada
Senin (5/10) lalu.
EDITOR: WIDIAN VEBRIYANTO Tag: NASIR DJAMI JOKO WIDODO UU CIPTAKER CIPTA
KERJA .
560
