Page 595 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020

Maka, dia meminta pada kalangan buruh agar membatalkan rencana mogok kerja nasional yang
rencananya akan digelar 6-8 Oktober. Sebaiknya, Shinta melanjutkan, buruh membuka keran
dialog, baik kepada pengusaha, pemerintah maupun DPR. Karena, selain aturan perundang-
undangan yang melarang, kondisi pandemi saat ini membuat demonstrasi dan mogok nasional
menjadi tidak beralasan. "Kalau mereka punya pendapat atau sebagai-nya, disampaikan dengan
jalur berbeda aja. Kenapa harus mogok? Aturan main, perundangan, dan dengan adanya Covid,
ini saya rasa tidak diperbolehkan," Shinta menjelaskan.

Di sisi lain, Menteri Tenaga Kerja, Ida Fauziah, juga menyoroti rencana aksi mogok kerja buruh.
Menurut Ida, padajumal, 2 Oktober lalu, dia sudah bertemu dengan kelompok buruh.

Agendanya adalah penyampaian progres pembahasan RUU Ciptaker, utamanya klaster
ketenagakerjaan. "Update ini kami sampaikan untuk menghindarkan kesimpangsiuran informasi
dan memberi keyakian kepada mereka bahwa hasil masukan dari Tripartit Nasional benar
menjadi acuan pembahasan dengan DPR," kata Ida kepada Ryan Puspa Bangsa dari Gatra pada
Senin, 5 Oktober lalu.

Ida menjelaskan, pembahasan klaster ketenagakerjaan sebenarnya dilakukan pemerintah dalam
forum tripartit. Artinya, tiap perwakilan yang berkepentingan di dalamnya turut serta dalam
forum tersebut. "Hasil dari tripatit nasional inilah pemerintah memperbaiki draf awal RUU
omnihislaw. Dan alhamdulillah DPR merespons dengan baik aspirasi tersebut. Rapat Panja di
DPR juga dilakukan secara terbuka," ia menjelaskan.
Alaka, Ida kecewa jika buruh tetap ngotot untuk melangsungkan demo mogok kerja nasional.
Karena, aspirasi buruh sudah diakomodasi pemerintah dan menjadi bagian dalam pembahasan
ini. "Ketika aspirasi telah diakomodasi maka sesungguhnya kehilangan relevansi melakukan aksi,
apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini di mana kita harus menekan penyebaran Covid-19,"
ucapnya.

Tapi Said Iqbal tetap pada pendiriannya. Unjuk rasa serempak di seluruh Indonesia akan tetap
dilaksanakan meski sempat beredar surat
palsu yangmembatalkan aksi tersebut. Menurut Said, aksi ini berada di lingkungan pabrik dan
menggunakan dasar hukum UU Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan
Pendapat. "Jadi bukan undang-undang mogok kerja yang dibilang Apindo dan Kadin. Buruh akan
setop produksi untuk berada di luar proses produksi," ujar Said.
Apindo serta Kamar Dagang dan Industri, kata Said, tidak memiliki hak untuk menghalangi aksi
buruh. Karena itu sudah terjamin dalam UU yang saat ini masih berlaku secara konstitusional.
"Itu namanya campur tangan terhadap hak serikat pekerja yang sudah diatur di dalam undang-
undang," cetus Said.

Aditya Kirana

PERBEDAAN OMNIBUS LAW DENGAN UU TENAGA KERJA

UPAH MINIMUN

Menggunakan Upah Minimum Provinsi (UMP)

Upah Minimum Provinsi atau Kabupaten/Kota (UMK)

WAKTU KERJA LEMBUR

Maksimal 4 jam/hari dan18jam/minggu

3 jam/hari dan14jam/minggu
594