Page 592 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020
P. 592
Ringkasan
SECARA TIBA-TIBA, DPR MEMAJUKAN JADWAL SIDANG PARIPURNA PENGESAHAN RUU CIPTA
KERJA. DUA FRAKSI MENOLAK UNTUK BERTANGGUNG JAWAB ATAS PRODUK LEGISLASI INI.
BURUH MERESPON DENGAN AKSI TURUN KE JALAN DAN MOGOK KERJA MASSAL.
Benny K. Harman berdiri dan berjalan keluar dari ruangan Sidang Paripurna penutupan masa
sidang I tahun 2020/2021, di ikuti rekan-rekannya dari Fraksi Partai Demokrat. Salah satu
agenda dari Sidang Paripurna DPR Senin, 5 Oktober, adalah pcngesahan RUU Cipta Kerja. Fraksi
Demokrat memutuskan walk out setelah tidak diizinkan menyampaikan tanggapan, tepat-nya
melakukan interupsi, terkait rencana pengcsahan
Di sisi lain, Menteri Tenaga Kerja, Ida Fauziah, juga menyoroti rencana aksi mogok kerja buruh.
Menurut Ida, padajumal, 2 Oktober lalu, dia sudah bertemu dengan kelompok buruh. Agendanya
adalah penyampaian progres pembahasan RUU Ciptaker, utamanya klaster ketenagakerjaa
BABAK BARU KEGADUHAN UU CIPTA KERJA
SECARA TIBA-TIBA, DPR MEMAJUKAN JADWAL SIDANG PARIPURNA PENGESAHAN RUU CIPTA
KERJA. DUA FRAKSI MENOLAK UNTUK BERTANGGUNG JAWAB ATAS PRODUK LEGISLASI INI.
BURUH MERESPON DENGAN AKSI TURUN KE JALAN DAN MOGOK KERJA MASSAL.
Benny K. Harman berdiri dan berjalan keluar dari ruangan Sidang Paripurna penutupan masa
sidang I tahun 2020/2021, di ikuti rekan-rekannya dari Fraksi Partai Demokrat. Salah satu
agenda dari Sidang Paripurna DPR Senin, 5 Oktober, adalah pcngesahan RUU Cipta Kerja. Fraksi
Demokrat memutuskan walk out setelah tidak diizinkan menyampaikan tanggapan, tepat-nya
melakukan interupsi, terkait rencana pengcsahan
RUU sapu jagat itu oleh pimpinan dalarn sidang tersebut. "Dengan dcinikian, kami Fraksi Partai
Demokrat menyatakan walk out dan tidak bertanggung jawab a...," ucapan Benny terpotong
kedka mikrofon di mejanya tiba-tiba dimatikan.
Awalnya, sidang yang dipimpin Azis Syamsuddin di Gedung Nusantara, kompleks parlemen, ini
berjalan tenang-tenang saja. Selain menu utama yakni mengesahkan RUU Ciptaker, sidang kali
ini juga mcmbahas sejumlah agenda penting seperti RUU Praktik Psikologi. Tapi siapa sangka
ada api dalam sekam. Dua fraksi, PKS dan Demokrat, akhirnya memilih untuk tidak menyetujui
rancangan bdeid omnibus ini masuk dalam lembar negara.
Fraksi PKS melihat ada sejumlah kejanggalan dalam perumusan RUU ini, salah satunya adalah
pemilihan waktu rapat paripuma yang sebenarnya sangat dipaksakan. "Tiba-tiba pimpinan
meminta RUU Cipta Kerja untuk sore kemarin paripurna, meskipun draf finalnya kita juga enggak
tau seperti apa," ujar politisi PKS, Amin A.K., kepada Muhammad Guruh Nuary dari Gatra pada
Selasa, 6 Oktober lalu.
Pimpinan DPR memang sengaja memajukan jadwal sidang paripurna, salah satu alasannya
adalah tingginya kasus positif Covid-19 di lingkungan DPR. Tapi bagi Amin, yang juga anggota
Badan Legislasi (Baleg), hal ini sebenarnya hanya alasan yang dibangun para pimpinan.
"Pimpinan DPR sudah koordinasilah sama pemerintah. Salah satunya mungkin untuk
menghindari demo buruh itu, mungkin. Tapi alasan yang dibangun ya masuk akal, karena
semakin banyak yang terkena Covid-19 di DPR," cetusnya.
Bukan kali ini saja DPR bersikap "aneh" sehubungan dengan proses legislasi RUU Ciptaker. Pada
Sabtu, 26 September lalu, Baleg DPR dipergoki tengah menggelar rapat pembahasan RUU
Ciptaker di salah satu hotel di kawasan Serpong, Banten. Alasan yang dikeluarkan Baleg adalah
591
