Page 589 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020
P. 589
Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengungkapkan negara tidak bisa menampung semuanya.
Serapan melalui penerimaan pegawai negeri sipil, Badan Usaha Milik Negara hingga TNI dan
Polri masih kurang.
"Kemudian muncul konsep besar untuk yang menciptakan lapangan kerja harus dari sektor
swasta. Ini maksudnya investasi. Karena investasi yang bisa ciptakan lapangan kerja," katanya
melalui konferensi virtual, Kamis (8/10/2020).
Bahlil menjelaskan bahwa menjadi rahasia umum iklim investasi di Indonesia terdapat ego
sektoral baik di kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah. Di sisi lain, mahalnya harga
tanah juga kenaikan upah per tahun yang termasuk tinggi dibandingkan negara Asean menjadi
penghambat investasi.
"Maka Omnibus Law Cipta Kerja lahir. Yang pertama untuk memutus mata rantai arogansi
sektoral, maupun izin yang ada di kabupaten/kota," jelas Kepala BKPM.
Dalam Omnibus Law, izin berusaha menjadi kewenangan presiden melalui norma, standar,
prosedur, dan kriteria (NSPK). Itulah yang menjadi ramuan penghilang ego sektoral, menurut
Bahlil.
Sebelumnya, dia mengatakan izin lokasi bisa bertahun-tahun, pemerintah daerah bisa meneken
izin dengan waktu paling lama sebulan. Apabila lebih, kewenangan diserahkan ke pusat.
"Semua berdasarkan atas kebutuhan pengusaha terkait kepastian, kecepatan, kemudahan, dan
efisien. Kalau ini bisa dilakukan, kondisi investasi kita lebih baik," ucapnya.
Sumber : Bisnis.com.
588
