Page 615 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020

sebelum palu keputusan diketok, naskah RUU Ciptaker sudah bisa dilihat dan dibaca oleh kami
semua
positive - Didi Irawadi Syamsuddin (Anggota Komisi XI DPR RI) Dalam forum rapat tertinggi ini,
adalah wajib semua yang hadir diberikan naskah RUU tersebut. Jangankan yang hadir secara
fisik, yang hadir secara virtual pun harus diberikan

negative - Didi Irawadi Syamsuddin (Anggota Komisi XI DPR RI) Sungguh ironis RUU Ciptaker
yang begitu sangat penting. Tidak selembar pun ada di meja kami. Harusnya pimpinan DPR
memastikan dulu bahwa RUU yang begitu sangat penting dan krusial yang berdampak pada
nasib buruh, pekerja, UMKM, lingkungan hidup dan lain-laik sudah ada di tangan seluruh anggota
DPR, baik yang fisik dan virtual

negative - Didi Irawadi Syamsuddin (Anggota Komisi XI DPR RI) Ada apa gerangan ini? Sungguh
tidak etis untuk sebuah RUU sepenting dan krusial ini. Padahal sudah dijadwal sebelumnya akan
dilakukan pada tgl 8 Oktober 2020. Tiba-tiba menjadi 5 Oktober, tanpa informasi yang cukup
dan memadai. Sehingga rapat itu menjadi rapat yang dadakan, tergesa-gesa dan dipaksakan

negative - Hidayat Nur Wahid (Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera)
Pembahasan RUU ini sangat terburu-buru, dan bagaimana mungkin fraksi 'dipaksa' untuk
menyampaikan pendapat mininya, dan bahkan pendapat akhir di rapat Paripurna, tetapi draft
secara utuh RUU Ciptaker itu tidak dibagikan terlebih dahulu. Begitu terburu- burunya, sehingga
jadwal pengesahan RUU dalam rapat paripurna DPR pun mendadak dimajukan, dari tanggal 8
menjadi tanggal 5 september. Ini menimbulkan tanda tanya besar. Ada apa dibalik ini semuanya?

neutral - Hidayat Nur Wahid (Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera) Selain
hukum yang tertulis, kebiasaan atau konvensi ketatanegaraan ini juga seharusnya bisa menjadi
pedoman dalam pembahasan/pwmgambilan keputusan thd Omnibus RUU Ciptaker. Apalagi, RUU
ini memiliki dampak kepada lebih dari 78 undang-undang yang berlaku saat ini

negative - Hidayat Nur Wahid (Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera)
Masalah investasi di Indonesia sebenarnya bukan soal perubahan regulasi, tetapi mengenai
merajalelanya KKN dan inefisiensi birokrasi. Itu seharusnya jadi prioritas yang difokuskan oleh
Pemerintah

positive - Hidayat Nur Wahid (Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera) RUU
ini tidak melaksanakan perintah pembukaan UUD NRI 1945, agar negara memprioritaskan
melindungi tumpah darah Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia

negative - Hidayat Nur Wahid (Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera)
Tetapi disayangkan sekali, RUU tersebut tidak sesuai dengan tujuannya, karena RUU ini justru
mengamanatkan banyak ketentuannya untuk diatur dalam peraturan pemerintah (PP), sehingga
membuat peraturan tidak menjadi sederhana, dan penuh spekulasi politik, kata putusnya
tergantung kepada pemeintah pemilik kekuasaan politik. Suatu hal yang tak sesuai dengan
prinsip Negara Hukum di Negara demokratis seperti Indonesia
neutral - Jokowi (Presiden) Apabila langkah itu tidak diambil Presiden Jokowi, HNW mendukung
bila warga Indonesia baik dari Sarikat Pekerja/Organisasi Buruh, organisasi Profesi, LSM, Ormas
maupun individu yang dirugikan oleh diundangkannya UU Cipta Kerja itu, untuk mempergunakan
hak konstitusionalnya dengan mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Dan
hendaknya MK betul-betul melaksanakan kewajibannya dengan adil dan benar, demi
terselamatkannya NKRI sebagai negara Pancasila dan negara Hukum

neutral - Donny Gahral Adian (Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden) Tidak ada pilihan Perppu.
Pemerintah menghargai masukan dari serikat buruh. Menghargai bahwa demo-demo yang
dilangsungkan beberapa hari ini berjalan dengan damai, dan berdasarkan protokol kesehatan
614