Page 619 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020
P. 619
Bahkan, kebiasaan tersebut juga sejalan dengan Pasal 163 huruf c dan e Peraturan DPR No. 1
Tahun 2020 tentang Tata Tertib.
Ketentuan tersebut menyebutkan pada pengambilan keputusan tingkat I terdapat ada acara
pembacaan naskah akhir rancangan undang-undang dan penandatanganan naskah rancangan
undang-undang.
Sementara dari segi substansi, Wakil Ketua MPR RI itu menuturkan banyak substansi dalam RUU
itu yang bermasalah, terutama terkait isu investasi asing yang seakan menjadi fokus utama RUU
ini.
"Masalah investasi di Indonesia sebenarnya bukan soal perubahan regulasi, tetapi mengenai
merajalelanya KKN dan inefisiensi birokrasi. Itu seharusnya jadi prioritas yang difokuskan oleh
Pemerintah," kata dia.
HNW menilai RUU ini sangat condong kepada investasi asing dan banyak merugikan kepentingan
kaum pekerja dari warga negara Indonesia, terutama para pekerja atau buruh.
"RUU ini tidak melaksanakan perintah pembukaan UUD NRI 1945, agar negara memprioritaskan
melindungi tumpah darah Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia," imbuhnya.
Tak hanya itu, RUU Cipta Kerja ini dinilai HNW tidak memberikan kepastian hukum sebagai
bagian dari prinsip negara hukum yang dijamin oleh UUD NRI 1945.
Karena awalnya RUU ini dihadirkan untuk memberikan kepastian hukum dan menyederhanakan
peraturan, tetapi yang terjadi justru sebaliknya.
"Tetapi disayangkan sekali, RUU tersebut tidak sesuai dengan tujuannya, karena RUU ini justru
mengamanatkan banyak ketentuannya untuk diatur dalam peraturan pemerintah (PP), sehingga
membuat peraturan tidak menjadi sederhana, dan penuh spekulasi politik, kata putusnya
tergantung kepada pemeintah pemilik kekuasaan politik. Suatu hal yang tak sesuai dengan
prinsip Negara Hukum di Negara demokratis seperti Indonesia," jelasnya.
Dia menyayangkan meski banyak penolakan dari berbagai elemen namun RUU tersebut tetap
disahkan menjadi UU. Apalagi hingga saat rapat paripurna selesai, bahkan hingga saat ini, belum
ada naskah UU Cipta Kerja resmi yang disampaikan ke fraksi-fraksi dan ke publik.
Hal ini, menurutnya mengkhawatirkan dan akan menambah persoalan karena ada potensi bahwa
draft akhir RUU tersebut berbeda dengan yang disepakati di Panja.
Karenanya, dia mendukung bila Presiden Jokowi mempertimbangkan serius masalah ini di tengah
kondisi darurat kesehatan akibat pandemi Covid-19.
Menurutnya sangat bijak bila Presiden Jokowi mempergunakan kewenangan konstitusionalnya
untuk mengakhiri polemik dan menyelamatkan bangsa dan negara dari kegaduhan, dengan
segera menerbitkan Perppu mencabut Omnibus Law RUU Cipta Kerja, agar semuanya
dikembalikan ke UU existing saja.
"Apabila langkah itu tidak diambil Presiden Jokowi, HNW mendukung bila warga Indonesia baik
dari Sarikat Pekerja/Organisasi Buruh, organisasi Profesi, LSM, Ormas maupun individu yang
dirugikan oleh diundangkannya UU Cipta Kerja itu, untuk mempergunakan hak
konstitusionalnya dengan mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Dan hendaknya
MK betul-betul melaksanakan kewajibannya dengan adil dan benar, demi terselamatkannya NKRI
sebagai negara Pancasila dan negara Hukum," tandasnya.
618
