Page 616 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020

neutral - Donny Gahral Adian (Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden) Jadi silakan
menggunakan jalur konstitusional dengan judicial review di MK dan pemerintah bersiap
menghadapi itu

negative - Donny Gahral Adian (Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden) Belum ada opsi untuk
ke situ. Belum ada pertimbangan untuk opsi menerbitkan perppu. Jadi silakan seperti yang sudah
disampaikan Andi Gani, Ketua Serikat Buruh, bahwa buruh akan mengambil jalan konstitusional

Ringkasan

Badan Legislasi (DPR) masih merapikan naskah Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan
saat Rapat Paripurna DPR, Senin (5/10/2020). "Sampai hari ini, kami sedang rapikan (kami baca
dengan teliti) kembali naskahnya, jangan sampai ada salah typo dan sebagainya. Nanti hasil itu
akan segera di kirim ke Presiden untuk ditandatangani jadi undang-undang dan sudah bisa
dibagikan ke masyarakat," kata Anggota Baleg DPR Firman Soebagyo dalam keterangannya di
Jakarta, Kamis (8/10/2020) .

ANEH, NASKAH UU CIPTA KERJA BELUM RAPI TAPI SUDAH DISAHKAN DPR

Badan Legislasi (DPR) masih merapikan naskah Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan
saat Rapat Paripurna DPR, Senin (5/10/2020).

"Sampai hari ini, kami sedang rapikan (kami baca dengan teliti) kembali naskahnya, jangan
sampai ada salah typo dan sebagainya. Nanti hasil itu akan segera di kirim ke Presiden untuk
ditandatangani jadi undang-undang dan sudah bisa dibagikan ke masyarakat," kata Anggota
Baleg DPR Firman Soebagyo dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (8/10/2020) .

Menurutnya, saat ini banyak beredar draf RUU Cipta Kerja yang belum final di publik dan media
sosial, seperti cuti haid, cuti kematian, upah minimum, yang saat ini di undang-undang sudah
mengalami perubahan.

"Beredar di media sosial, kemudian viral dan justru itu memprovokasi. Baik itu dari buruh,
maupun masyarakat dan mahasiswa karena kurang akuratnya wdata serta informasi yang
diperoleh," papar politikus Golkar itu.

Karena itu, Firman mengajak semua pihak untuk sama-sama meluruskan informasi terkait
Undang-Undang Cipta Kerja ke masyarakat secara baik.

"Anggota DPR, masyarakat, tokoh masyarakat, lembaga ikut mendorong kenadalikan masalah
informasi tidak benar ini," kata Firman.

Naskah UU Cipta Kerja yang belum rapi tersebut dianggap aneh.

Padahal aturan tersebut sudah disahkan saat rapat paripurna DPR.

Ahli hukum tata negara pada Universitas Andalas, Feri Amsari, menganggap aneh pernyataan
anggota Badan Legislasi DPR Firman Soebagyo yang menyebut belum ada naskah final RUU
Cipta Kerja.

Feri mengatakan, naskah RUU yang sudah disahkan di rapat paripurna semestinya merupakan
naskah final yang tidak dapat diutak-atik lagi.

615