Page 613 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020
P. 613
Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang disebut Omnibus Law telah disahkan pada Senin
(5/10/2020) kemarin. Pemerintah mengatakan, perubahan diperlukan untuk membantu
perekonomian Indoneisa yang terpukul parah karena pandemi Covid-19.
Di Ibu Kota Jakarta, demonstrasi memanas, diikuti kota-kota lain seperti Bandung yang
melakukan aksi damai sejak awal pekan.
Aparat kepolisian menahan sekira 400 pengunjuk rasa, termasuk beberapa oknum yang diduga
dipersenjatai dengan bom molotov dan senjata tajam.
Omnibus Law UU Cipta Kerja Lebih jauh, Omnius Law yang panjangnya lebih dari 1.000
halaman, mengubah 79 Undang-Undang yang ada.
Omnibus Law disahkan dengan dukungan tujuh dari sembilan partai, di antaranya PDIP, Golkar,
Gerindra, Nasdem, PKB, PAN, PPP. Sementara, Partai Demokrat dan PKS menolak pengesahkan
Omnibus Law dalam rapat RUU Cipta Kerja.
Bahkan, Anggota DPR dari Partai Demokrat memilih walk-out dari rapat tersebut.
Mengapa Omnibus Law Diberlakukan? Omnibus Law ini ditujukan untuk merelaksasi jaringan
bisnis yang kompleks, ketenagakerjaan dan hukum lingungan di Indonesia, dalam upaya untuk
menarik investasi dan merangsang ekonomi.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam wawancara Januari lalu mengatakan kepada BBC,
Omnibus Law menghapus birokrasi dan membuka perekonomian untuk investasi asing.
"Kami ingin mempermudah (proses) perizinan dan birokrasi, kami ingin kecepatan, sehingga
diperlukan harmonisasi hukum untuk menciptakan pelayanan yang cepat, pembuatan kebijakan
yang cepat, agar Indonesia lebih cepat merespon setiap perubahan dunia," terang Jokowi.
Untuk dicatat, pada kuartal kedua tahun ini, ekonomi Indonesia, yang terbesar di Asia Tenggara
dilaporkan menyusut 5,3 persen.
Omnibus Law Bawa Perubahan Apa? Lebih lanjut, selain menghapus birokrasi, Omnibus Law
membuat perubahan signifikan pada peraturan ketenagakerjaan Indonesia.
Omnibus Law menghapus upah minimum.
Dengan diterapkannya Omninus Law, pesangon bagi karyawan akan dikurangi hingga maksimum
19 bulan gaji.
Tergantung pada berapa lama karyawan tersebut memiliki pekerjaan itu.
Sebelumnya pesangon yang diterima karyawan maksimal gaji 32 bulan.
Kemudian, jam lembur yang diizinkan akan ditingkatkan menjadi maksimal empat jam dalam
satu hari dan 18 jam seminggu.
Pelaku bisnis hanya memberi pekerja satu hari libur dalam seminggu, bukan dua hari.
Pembatasan outsourcing juga telah dikurangi, seperti halnya pembatasan pekerjaan di mana
ekspatriat (pekerja asing) dapat bekerja.
Omnibus Law juga melonggarkan standar lingkungan, hanya memaksa bisnis untuk mengajukan
analisis dampak lingkungan jika proyek mereka dianggap berisiko tinggi.
(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani).
612
