Page 609 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020
P. 609
Saat ini iuran pengusaha 11,24% dari upah pekerja termasuk iuran Tapera, Jaminan Kecelakaan
Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKm). Sementara iuran pekerja adalah 7,5% (termasuk
Tapera). Dikeluarkan dari iuran JKK dan JKm maka iuran pengusaha untuk pengelolaan dana
pensiun 6,2% ditambah iuran pekerja 5,5%, artinya 11,7% setiap bulan.
Dengan metode proyeksi pensiun sampai usia 56 tahun sebetulnya mudah disimulasikan berapa
yang didapat pekerja sehingga pengusaha tidak terlalu banyak menutup kekurangannya pada
saat pekerja pensiun. Uang yang bekerja (money works) bukan pengusaha yang bekerja untuk
menutup kewajiban pengusaha sebagaimana amanah UU Ketenagakerjaan.
Persoalannya sebetulnya jangan buru-buru merumuskan UU yang penting bagi seluruh generasi
bangsa ini. Berbicara terbuka, saling membuka diri dan dialog akan menyelesaikan masalah
bersama dan tidak ada kecurigaan. Jika pengesahan UU Cipta Kerja yang terburu-buru karena
pengusaha merasa berat maka sungguh tidak beralasan sama sekali. Pekerja memiliki solusi agar
pengusaha tidak merasa berat, jika diberikan kesempatan memberikan usulan.
Kini tinggal prerogatif Presiden Jokowi untuk memberikan pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi
UU dalam waktu 30 hari kalender terhitung sejak 12 Oktober 2020 (Pasal 72 dan Pasal 72 UU
12/2011). UU Ketenagakerjaan sebetulnya masih sangat efektif di negeri ini dan masih cukup
relevan dan yang terpenting memberikan lebih banyak perlindungan kepada pekerja Indonesia.
Mengesahkan RUU Cipta Kerja menjadi UU Cipta Kerja pengganti 72 UU sebetulnya masih
memerlukan dialog yang komprehensif semua pihak.
Penulis : Effnu Subianto.
608
