Page 604 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020
P. 604

Judul               Omnibus Law Ciptaker Bermasalah Sejak Jokowi Mengusulkannya ke
                                    DPR
                Nama Media          tirto.id
                Newstrend           Omnibus Law
                Halaman/URL         https://tirto.id/omnibus-law-ciptaker-bermasalah-sejak-jokowi-
                                    mengusulkannya-ke-dpr-f5Gl
                Jurnalis            Haris Prabowo
                Tanggal             2020-10-09 11:00:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Dirjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif



              Narasumber

              negative - Fajri Nursyamsi (Direktur Advokasi dan Jaringan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan
              Indonesia (PSHK)) DPR-nya juga enggak menolak. Jadi memang DPR ini nurut banget sama
              Presiden untuk RUU ini, padahal mereka yang punya kewenangan

              negative - Fajri Nursyamsi (Direktur Advokasi dan Jaringan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan
              Indonesia (PSHK)) PSHK menegaskan bahwa DPR malah jadi tukang stempel di pengesahan
              RUU ini.



              Ringkasan

              Jokowi-lah  yang  memulai  ketertutupan  pembahasan  Cipta  Kerja.  Ini  dimulai  ketika  ia
              menyerahkan Surpres ke DPR RI.
              Gelombang penolakan UU Cipta Kerja makin masif sejak disahkan pada Senin (5/10/2020) lalu.
              Kritik terhadap DPR RI dan Pemerintah membanjiri media sosial. Pun dengan ribuan buruh di
              pabrik-pabrik berbagai daerah mogok dan menghentikan produksi di pusat perputaran kapital.
              Aksi perlawanan juga rencananya digelar di Jakarta, kemarin (8/10/2020).
              Salah satu alasan mengapa masyarakat menolak peraturan ini adalah karena betapa tertutup
              pembahasannya,  selain  alasan  substansial  lain  seperti  merusak  lingkungan  dan  semakin
              dikebirinya hak-hak pekerja.



              OMNIBUS LAW CIPTAKER BERMASALAH SEJAK JOKOWI MENGUSULKANNYA KE
              DPR

              Jokowi-lah  yang  memulai  ketertutupan  pembahasan  Cipta  Kerja.  Ini  dimulai  ketika  ia
              menyerahkan Surpres ke DPR RI.



                                                           603
   599   600   601   602   603   604   605   606   607   608   609