Page 602 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020
P. 602
Judul Tak Libatkan Rakyat, Omnibus Law Bukan Kepastian Hukum
Nama Media kumparan.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://kumparan.com/tugumalang/tak-libatkan-rakyat-omnibus-law-
bukan-kepastian-hukum-1uM9Fj8Hzdj
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-10-09 11:01:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Ringkasan
Gagasan kepastian hukum bukan hanya soalan hukum (undang-undang) yang disahkan oleh
DPR. Tetapi juga pelibatan partisipasi masyarakat dalam pembuatan hukum yang kelak berujung
pada ketaatan masyarakat. Inilah sebenarnya hakikat dari kepastian hukum.
Senin, 5 Oktober 2020 adalah hari di mana sumber daya di Indonesia dipertaruhkan, baik itu
sumber daya alam dan sumber daya manusia. Pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja oleh
DPR, mendapat reaksi keras oleh masyarakat baik di dunia maya ataupun di dunia nyata.
Bagaimana tidak? Banyak kabar beredar yang dibagikan oleh beberapa akun media sosial benar-
benar membuat suasana kacau balau. Khususnya para buruh, dibuat ketar-ketir.
TAK LIBATKAN RAKYAT, OMNIBUS LAW BUKAN KEPASTIAN HUKUM
Gagasan kepastian hukum bukan hanya soalan hukum (undang-undang) yang disahkan oleh
DPR. Tetapi juga pelibatan partisipasi masyarakat dalam pembuatan hukum yang kelak berujung
pada ketaatan masyarakat. Inilah sebenarnya hakikat dari kepastian hukum.
Senin, 5 Oktober 2020 adalah hari di mana sumber daya di Indonesia dipertaruhkan, baik itu
sumber daya alam dan sumber daya manusia. Pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja oleh
DPR, mendapat reaksi keras oleh masyarakat baik di dunia maya ataupun di dunia nyata.
Bagaimana tidak? Banyak kabar beredar yang dibagikan oleh beberapa akun media sosial benar-
benar membuat suasana kacau balau. Khususnya para buruh, dibuat ketar-ketir.
Kabar yang beredar di sosial media, khususnya dari kanal twitter dan instagram itu berupa
analisa-analisa 'bertopeng hukum'. Ditampilkan tanpa melalui analisa hukum sesuai landasan
disiplin ilmu hukum yang ketat.
Sebagai contoh, seperti salah satu kabar tentang penghapusan upah minimum misalnya.
Padahal, jika diteliti, Pasal 88 huruf c, d dan e pada draft RUU itu sudah mengatur tentang upah
minimum Provinsi yang wajib ditetapkan oleh Gubernur. Selanjutnya, upah minimum
Kabupaten/Kota harus lebih tinggi dari upah minimum Provinsi serta pengusaha dilarang
membayar upah lebih rendah dari upah minimum juga sudah diatur. Maka, tidaklah benar kabar
601
