Page 606 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020
P. 606
Preseden pembahasan yang ugal-ugalan sudah terjadi ketika rapat kerja pertama pembahasan
RUU Cipta Kerja langsung memutuskan membentuk panitia kerja (panja).
Proses pembahasan RUU yang berasal dari usulan Pemerintah seharusnya diawali dengan
pembahasan Daftar Inventaris Masalah (DIM) di tahap rapat kerja, katanya. Tetapi yang terjadi
adalah DPR hanya satu kali menjalankan raker dan langsung masuk ke tahap panja padahal DIM
belum dibahas, bahkan fraksi-fraksi belum siap dengan DIM-nya.
Dengan kata lain, sampai sini saja ada banyak tata tertib yang diterabas.
Kemudian, rapat pembahasan RUU Cipta Kerja sempat dilakukan dalam masa reses dan di luar
hari kerja. Selain itu juga sempat dilakukan di hotel luar DPR. Bagi PSHK, itu menyalahi aturan.
Pertimbangan atas kesepakatan dan persetujuan pelaksanaan rapat DPR dalam masa reses, di
luar waktu rapat, serta di luar DPR inilah yang tidak pernah dipublikasikan kepada publik. Publik
tidak paham mengapa pembahasan RUU Cipta Kerja begitu cepat dan cenderung dipaksakan,
padahal substansi pengaturannya sangat kompleks dan mencakup beragam isu.
Ruang partisipasi yang tersedia juga hanya formalitas tanpa makna. Rapat-rapat yang disiarkan
langsung hanya yang bersifat pemaparan, bukan pengambilan keputusan.
Proses pengesahan RUU Cipta Kerja pada Senin lalu juga dinilai janggal. Bahkan publik tak bisa
mengetahui apa isi peraturan itu karena sampai beberapa hari disahkan dokumennya tak juga
tersedia di laman resmi. Publik hanya dijejali narasi bahwa informasi yang berkembang di media
sosial tidak benar tanpa bisa dapat memverifikasinya langsung.
UU Cipta Kerja juga semakin sulit dipahami, terutama bagi masyarakat yang tidak terbiasa
membaca peraturan, karena jumlah pasal yang banyak dan dituliskan dengan format omnibus.
Semua catatan ini digenapi dengan tak adanya kebijakan penutupan kantor selama tiga hari
sesuai PSBB DKI Jakarta setelah pada akhir Juni lalu ada 10 orang yang positif COVID-19 di
DPR RI.
Atas dasar itu semua Fajri mengatakan "PSHK menegaskan bahwa DPR malah jadi tukang
stempel di pengesahan RUU ini.".
605
