Page 673 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020
P. 673
Menurut data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di situs KPK, yang dikutip
detikcom, Kamis (8/10/2020), Politisi asal Partai Kebangkitan Bangsa ini memiliki total kekayaan
sebesar Rp 15,2 miliar, atau tepatnya Rp 15.245.553.504.
Harta kekayaannya itu terdiri atas aset tanah dan bangunan senilai Rp 10,4 miliar, alat
transportasi dan mesin Rp 1,6 miliar, harta bergerak lainnya Rp 170 juta, kas dan setara kas Rp
2,9 miliar.
Baca juga: Intip Garasi Menkes Terawan, Masih Simpan Motor Perjuangan
Bila dirinci soal isi garasi, Ida Fauziyah ternyata ternyata didominasi oleh kendaraan sport utility
vehicles (SUV) ladder frame, yakni Mitsubishi Pajero Sport 2012, senilai Rp 220 juta, dan Fortuner
2018 yang ditaksir Rp 410 juta.
Untuk mobil lainnya, layaknya kebanyakan pejabat di tanah air, dia lebih memilih MPV premium.
Ida Fauziyah hanya memiliki satu unit MPV Alphard 2019 yang nilainya ditaksir Rp 1.025.000.000
Selain roda empat, Ida Fauziyah juga tercatat memiliki dua unit sepeda motor. Sepeda motor
pilihannya merupakan salah satu pelopor motor matic di Tanah Air, yakni Mio lansiran 2010
dengan nilai Rp 1,5 juta. Sedangkan sisanya ialah motor bebek Yamaha 2 PV (Jupiter MX) tahun
2018 yang nilainya mencapai Rp 17 juta.
Baca juga: Mengintip Dua Mobil Baru Keponakan Prabowo yang Maju di Pilkada Tangsel
Diberitakan sebelumnya UU Cipta Kerja mendapat penolakan dari berbagai pihak, tetapi Menaker
Ida Fauziyah memastikan dalam UU Cipta Kerja itu, perlindungan hak pekerja masih
dipertahankan.
"Syarat dan perlindungan hak bagi pekerja atau buruh dalam kegiatan alih daya atau outsourcing
masih tetap dipertahankan bahkan Undang-Undang Cipta Kerja memasukkan prinsip pengalihan
perlindungan hak bagi pekerja atau buruh apabila terjadi pergantian perusahaan alih daya
sepanjang obyek pekerjaannya masih ada," kata Ida di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta,
Rabu (7/10/2020).
Selain itu menaker juga mengklafirikasi poin mengenai pemutusan hubungan kerja (PHK) di UU
Ciptaker.
"Dalam rangka perlindungan kepada pekerja atau buruh yang menghadapi proses pemutusan
hubungan kerja, RUU Cipta Kerja tetap mengatur mengenai ketentuan persyaratan dan tata cara
PHK," kata dia.
"Jadi tidaklah benar kalau dipangkas ketentuan dan syarat tata cara PHK. Tetap diatur
sebagaimana UU 13/2003," ucap Ida Fauziyah.
672
