Page 677 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa
Omnibus Law merupakan undang-undang masa depan. Alasannya akan menciptakan banyak
lapangan kerja.

"Kita di BKPM lagi menjalankan peta potensi investasi prioritas di seluruh Indonesia. Selama ini,
peta potensi ini belum ada yang sesuai dengan yang diinginkan oleh investor," katanya melalui
diskusi virtual, Kamis (8/10/2020).

Bahlil menjelaskan bahwa selain belum sesuai, data tersebut juga tidak terintegrasi
antarkementerian dan lembaga. Tidak heran apabila banyaknya investasi tidak sejalan dengan
serapan tenaga kerja.

Oleh karena itu, ke depannya BKPM akan mengarahkan peta tersebut ke sektor yang
menciptakan lapangan kerja.

Prioritasnya ada dua.

Pertama, mengarahkan transformasi ekonomi dengan meningkatkan nilai tambah dalam
teknologi tinggi. Kedua, menumbuhkan sektor padat karya.

Kedua hal ini harus jalan karena padat karya yang paling banyak menyerap tenaga kerja.

Bahlil masih ingat pada 2014 setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi menyerap 300.000 tenaga
kerja. Sekarang turun, bahkan tidak sampai 200.000 orang.

"Nah BKPM sedang merumuskan strategis agar investasi yang masuk menciptakan lapangan
kerja yang maksimal," jelasnya.

Sebelumnya, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan
kenaikan realisasi investasi di Indonesia ternyata tak sejalan dengan serapan tenaga kerja di
lapangan.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) merilis angka realisasi investasi sepanjang 2019
(Januari-Desember) adalah sebesar Rp809,6 triliun.

Dia membandingkan saat 2010 realisasi investasi masih Rp206 triliun dengan penyerapan per
Rp1 triliun mencapai 5014 orang pekerja. Di sisi lain, pada periode 2019 atau investasi Rp809,6
triliun, penyerapan per Rp1 triliun hanya 1600 pekerja.

"Angka absolut memang naik, tapi kualitas investasi yang masuk itu padat modal. Ini sebetulnya
mengakibatkan pertumbuhan ekonomi kita enggak berkualitas," katanya dalam tayangan Mata
Najwa seperti dikutip Kamis (8/10/2020).

Karena itu, Hariyadi menegaskan keberadaan Omnibus Law UU Cipta Kerja sangat penting. Dia
mengaku sudah menyampaikan aspirasi sejak 17 tahun lalu atau pada saat UU 13/2003 tentang
Ketenagakerjaan disahkan oleh DPR RI.

Dengan adanya Omnibus Law, lanjutnya, aturan investasi di Indonesia bakal berubah menjadi
sangat rigid.

"Investor juga akan berhitung dengan rigid pula [terkait investasi], kondisi maskin berat dan
tidak kompetitif akan direspons dengan hilangnya industri padat karya," ungkap Ketua
Pengusaha Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) tersebut.

Kondisi aturan investasi saat ini, ungkap Hariyadi, dinikmati oleh negara tetangga di kawasan
Asean. Menurutnya, Thailand dan Vietnam merupakan dua negara yang menikmati
ketidakwaspadaan Indonesia, khususnya sektor padat karya..

676