Page 676 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020
P. 676
Judul Investasi Besar tapi Serapan Tenaga Kerja Minim, BKPM Susun Peta
Potensi
Nama Media bisnis.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://ekonomi.bisnis.com/read/20201009/9/1302825/investasi-besar-
tapi-serapan-tenaga-kerja-minim-bkpm-susun-peta-potensi
Jurnalis Jaffry Prabu Prakoso
Tanggal 2020-10-09 09:03:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen Binalattas
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Bahlil Lahadalia (Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal) Kita di BKPM lagi
menjalankan peta potensi investasi prioritas di seluruh Indonesia. Selama ini, peta potensi ini
belum ada yang sesuai dengan yang diinginkan oleh investor
positive - Bahlil Lahadalia (Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal) Nah BKPM sedang
merumuskan strategis agar investasi yang masuk menciptakan lapangan kerja yang maksimal
negative - Hariyadi Sukamdani (Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia) Angka absolut memang
naik, tapi kualitas investasi yang masuk itu padat modal. Ini sebetulnya mengakibatkan
pertumbuhan ekonomi kita enggak berkualitas
positive - Hariyadi Sukamdani (Ketua Pengusaha Hotel dan Restoran Indonesia) Investor juga
akan berhitung dengan rigid pula [terkait investasi], kondisi maskin berat dan tidak kompetitif
akan direspons dengan hilangnya industri padat karya
Ringkasan
Omnibus Law Cipta Kerja diklaim pemerintah sebagai 'jamu kuat' untuk mendorong pertumbuhan
investasi. Pasalnya, beleid ini akan memangkas peraturan tumpang tindih yang selama ini
menahan laju investasi di Tanah Air. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil
Lahadalia mengatakan bahwa Omnibus Law merupakan undang-undang masa depan. Alasannya
akan menciptakan banyak lapangan kerja.
INVESTASI BESAR TAPI SERAPAN TENAGA KERJA MINIM, BKPM SUSUN PETA
POTENSI
Omnibus Law Cipta Kerja diklaim pemerintah sebagai 'jamu kuat' untuk mendorong pertumbuhan
investasi. Pasalnya, beleid ini akan memangkas peraturan tumpang tindih yang selama ini
menahan laju investasi di Tanah Air.
675
