Page 680 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020

Judul Dari Menaker hingga Menkopolhukam, Menteri Jokowi Luruskan Kabar
Miring soal UU Cipta Kerja
Nama Media tribunnews.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.tribunnews.com/bisnis/2020/10/09/dari-menaker-hingga-
menkopolhukam-menteri-jokowi-luruskan-kabar-miring-soal-uu-cipta-
kerja
Jurnalis Sanusi
Tanggal 2020-10-09 08:53:00
Ukuran 0

Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

negative - Joko Widodo (Wakil Ketua Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia) Kami meminta
Pak Jokowi membatalkan Omnibus Law UU Cipta Kerja. Jadi aspirasi kami ini sebagai pihak yang
harus didengarkan

neutral - Donny Gahral Adian (Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden) Tidak ada pilihan Perppu.
Pemerintah menghargai masukan dari serikat buruh. Menghargai bahwa demo-demo yang
dilangsungkan beberapa hari ini berjalan dengan damai, dan berdasarkan protokol kesehatan

negative - Ida Fauziyah Menaker (Menaker) Jadi tidak semua jabatan bisa ditempati oleh TKA
hanya jabatan tertentu dan waktu tertentu. Jadi saya jelaskan menepis bahwa RUU Cipta kerja
ini memberikan kelonggaran kepada TKA, jadi jelas di sini bahwa hanya jabatan tertentu dan
waktu tertentu

negative - Ida Fauziyah Menaker (Menaker) Justru di situ lebih kuat pengaturannya karena
disahkan oleh pemerintah pusat, kalau dulu mungkin mengajukan secara tertulis sekarang secara
jelas disebutkan disahkan oleh pemerintah pusat

negative - Airlangga Hartarto Melansir (Menko Perekonomian) Kami tegaskan bahwa di UU Cipta
Kerja , upah minimum tidak dihapuskan. Upah ditetapkan dengan mempertimbangkan
pertumbuhan ekonomi atau inflasi, sehingga upah tidak akan turun. UU Cipta Kerja bahkan
mengatur upah pekerja harus lebih tinggi dari upah minimum

negative - Airlangga Hartarto Melansir (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) Terkait waktu
kerja yang eksploitatif, jumlah jam kerja sama seperti UU Ketenagakerjaan. Selain itu, UU Cipta
Kerja juga tidak menghapuskan hak cuti haid dan cuti melahirkan. Pekerja outsourcing tetap
mendapatkan jaminan perlindungan upah dan kesejahteraan. Hak pekerja juga harus tetap
dilindungi apabila terjadi pergantian perusahaan outsourcing

positive - Siti Nurbaya (Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup) Prosedurnya harus
disederhanakan supaya sesuai dengan tujuan. Harus diberikan kemudahan kepada pelaku usaha

679