Page 682 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020

menyediakan karpet merah bagi tenaga kerja asing, penghapusan upah minimum, penghapusan
cuti, hingga dihilangkannya ketentuan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal).
Berikut penjelasan para menteri: 1. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah Menaker
menerangkan, terkait poin tenaga kerja asing (TKA), dalam Undang-Undang Cipta Kerja klaster
ketenagakerjaan, nantinya TKA yang diperkerjakan di Indonesia hanya diperuntukkan bagi
jabatan dan waktu tertentu saja.

Ida menjelaskan TKA yang dipekerjakan juga wajib memiliki kompetensi sesuai jabatan yang
akan ditempati. Tidak semua jabatan akan ditempati oleh TKA ditegaskan Ida.

Ida menepis bahwa dengan adanya UU Cipta Kerja akan memberikan karpet merah kepada
TKA yang diperkerjakan di Indonesia.

"Jadi tidak semua jabatan bisa ditempati oleh TKA hanya jabatan tertentu dan waktu tertentu.
Jadi saya jelaskan menepis bahwa RUU Cipta kerja ini memberikan kelonggaran kepada TKA,
jadi jelas di sini bahwa hanya jabatan tertentu dan waktu tertentu," tegas Ida saat Diskusi Virtual
Sosialisasi RUU Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan pada Kamis (8/10).

Kemudian dijelaskan pula bahwa setiap pemberi kerja harus memiliki rencana penggunaan
tenaga kerja asing (RPTKA) yang wajib disahkan oleh Pemerintah Pusat.

"Justru di situ lebih kuat pengaturannya karena disahkan oleh pemerintah pusat, kalau dulu
mungkin mengajukan secara tertulis sekarang secara jelas disebutkan disahkan oleh pemerintah
pusat," imbuhnya.

Adapun bagi pemberi kerja orang/perseorangan ditegaskan Ida dilarang memperkerjakan tenaga
kerja asing.

2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto Melansir laman Setgab.go.id,
Menko Perekonomian Airlangga menyoroti klaster ketenagakerjaan yang banyak menjadi
perbincangan di masyarakat, terutama terkait isu/hoaks yang terlalu banyak beredar sehingga
menimbulkan persepsi yang salah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

"Kami tegaskan bahwa di UU Cipta Kerja , upah minimum tidak dihapuskan. Upah ditetapkan
dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi atau inflasi, sehingga upah tidak akan turun.

UU Cipta Kerja bahkan mengatur upah pekerja harus lebih tinggi dari upah minimum," tegas
Menko Perekonomian.

Dalam UU Cipta Kerja , Menko Airlangga menambahkan bahwa besaran pesangon diatur
sehingga pekerja mendapatkan kepastian pembayaran pesangon dan mendapat tambahan
Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), yang mengatur agar pekerja yang terkena pemutusan
hubungan kerja (PHK) mendapatkan manfaat lain berupa peningkatan kompetensi (upskilling)
serta akses pada kesempatan kerja yang baru.

"Terkait waktu kerja yang eksploitatif, jumlah jam kerja sama seperti UU Ketenagakerjaan. Selain
itu, UU Cipta Kerja juga tidak menghapuskan hak cuti haid dan cuti melahirkan. Pekerja
outsourcing tetap mendapatkan jaminan perlindungan upah dan kesejahteraan. Hak pekerja
juga harus tetap dilindungi apabila terjadi pergantian perusahaan outsourcing," ungkapnya.

3. Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Beredar kabar, di dalam UU Cipta
Kerja , pemerintah menghilangkan ketentuan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal).
Namun, Menteri Siti Nurbaya membantahnya.

Menurutnya, secara prinsip UU Cipta Kerja tak mengubah amdal. Siti bilang, dalam kebijakan,
amdal akan disederhanakan.
681