Page 679 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020
P. 679
Anggota Badan Legislasi DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto membantah adanya kabar bahwa
dalam UU Cipta Kerja terdapat pasal tentang pemberian bonus lima kali gaji bagi karyawan.
Menurut Mulyanto, sejak masih dalam draft rancangan UU Cipta Kerja, ketentuan soal bonus
lima kali gaji sama sekali tidak tercantum. RUU Cipta Kerja hanya mencantumkan adanya
program Jaminan Kelangsungan Pekerja (JKP) yang akan memberikan tunjangan sebesar enam
kali gaji jika karyawan diberhentikan kerja.
"Saya jamin tidak ada pasal yang menyebut soal bonus lima kali gaji itu. Dari sekian kali
pembahasan kluster ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja, tidak ditemukan ketentuan soal bonus
lima kali," kata Mulyanto, Jumat (9/10).
"Jadi kalau ada pihak yang mengatakan ada ketentuan soal bonus 5 kali gaji ini maka bisa
dibilang sebagai hoax . Saya kan ikuti terus setiap pembahasan RUU Cipta Kerja ini,"
tambahnya.
Sebelumnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fawziyah mengatakan bahwa dalam RUU Cipta Kerja yang sekarang sudah disahkan, terdapat
klausul soal pemberiam bonus 5 kali gaji kepada karyawan. Pemberian bonus ini dilakukan
berdasarkan syarat dan ketentuan yang akan diatur kemudian.
Menurut Airlangga dan Ida, pemberian bonus ini sebagai kompensasi atas perubahan formula
penghitungan pesangon.
Dikutip dari rri.co.id , Mulyanto menyesalkan keterangan Airlangga dan Ida tersebut. Menurut
Wakil Ketua Fraksi PKS itu, Airlangga dan Ida harus bisa menjelaskan kepada publik terkait
keterangannya.
Dia pun mempertanyakan dasar argumen Airlangga dan Ida sehingga berani mengatakan ada
pasal soal bonus lima kali gaji itu. "Faktanya memang tidak ada klausul bonus itu. Jadi sudah
sepantasnya Menko Erlangga dan Menteri Ida menjelaskan kepada publik terkait janjinya tempo
hari," tuturnya.
Anggota Komisi VII DPR RI ini menduga ucapan Airlangga dan Ida beberapa waktu lalu hanya
sekedar pemanis agar RUU Cipta Kerja diterima publik.
"Jangan-jangan itu cuma PHP agar RUU Cipta Kerja diterima masyarakat terutama kalangan
buruh. Karena faktanya memang dalam UU Cipta Kerja yang disahkan DPR kemaren tidak ada
klausul bonus itu," pungkasnya..
678
