Page 683 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020
P. 683
"Prosedurnya harus disederhanakan supaya sesuai dengan tujuan. Harus diberikan kemudahan
kepada pelaku usaha," ujar Siti saat konferensi pers, Rabu (7/10).
Selain amdal, Siti juga menegaskan tidak ada penghapusan izin lingkungan. Izin lingkungan
nantinya akan masuk dalam perizinan berusaha.
Siti mengatakan, hal itu nantinya akan memperkuat upaya penegakan hukum disamping
menyederhanakan perzinan. Bila nanti ditemukan adanya pelanggaran izin lingkungan, tak hanya
izin lingkungan yang dicabut tetapi juga izin berusaha.
"Karena dulu kalau ada masalah lingkungan izin lingkungan dicabut perusahaan bisa saja
berjalan sekarang lebih kuat," terang Siti.
Hal itu ditegaskan dalam UU Cipta Kerja mengenai persyaratan dalam izin berusaha. Dalam
beleid itu, fungsi persetujuan lingkungan adalah sebagai dasar pertimbangan pengambilan
keputusan penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
Pada UU Cipta Kerja juga mengubah aturan mengenai Komisi Penilai Amdal yang diganti dengan
sistem uji kelayakan. Uji kelayakan dilakukan oleh lembaga uji kelayakan yang dibentuk oleh
pemerintah pusat.
Dalam melaksanakan tugasnya lembaga uji kelayakan membentuk tim uji kelayakan untuk
membantu gubernur, bupati/walikota melaksanakan kewenangan menerbitkan Persetujian
Lingkungan. Menurut Siti, uji kelayakan dilaksanakan sesuai NSPK dan terstandarisasi.
4. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Moh Mahfud MD
Mahfud MD menyampaikan pernyataan sikap pada Kamis (8/10) di kantornya, menanggapi aksi
masa penolakan omnibus law UU Cipta Kerja yang ditandatangani oleh dirinya, Menteri Dalam
Negeri Mohammad Tito Karnavian, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan, Panglima TNI
Hadi Tjahjanto, dan Kepala Kepolisian RI Idham Azis.
Pernyataan Mahfud MD ini mewakili pemerintah menyikapi kondisi politik dan keamanan
Indonesia, pasca pengesahan omnibus law UU Cipta Kerja oleh DPR dan pemerintah pada 5
Oktober lalu.
Menurut Mahfud MD , omnibus law UU Cipta Kerja dibuat untuk merespon keluhan masyarakat
bahwa pemerintah lamban dalam menangani perizinan berusaha, peraturan tumpang tindih dll.
Mahfud menyebut, sekarang ini masyarakat ramai melakukan aksi demonstrasi karena banyak
hoaks yang beredar.
"Seperti tidak ada pesangon, tidak ada cuti, tidak ada cuti haid, dan mempermudah Pemutusan
Hubungan Kerja (PHK) itu tidak benar. Justru sekarang PHK harus dibayar kalau belum diputus
di pengadilan. Oleh sebab itu ada jaminan kehilangan pekerjaan di omnibus law UU Cipta Kerja
," katanya.
Isu hoaks lainnya yang disebut Mahfud beredar di masyarakat adalah yang menyebutkan bahwa
pendidikan dikomersialkan. Yang benar adalah sebanyak empat UU di bidang pendidikan sudah
dicabut saat pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja.
"Ini karena pemerintah dan DPR menerima aspirasi. Dunia pendidikan hanya diatur di pasal 65
pendidikan adalah lembaga nirlaba bukan lembaga komersial," katanya.
Artikel Ini Sudah Tayang di KONTAN, dengan judul: Menteri Jokowi ramai-ramai luruskan berita
miring terkait UU Cipta Kerja.
682
