Page 681 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020
P. 681
neutral - Siti Nurbaya (Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup) Karena dulu kalau ada masalah
lingkungan izin lingkungan dicabut perusahaan bisa saja berjalan sekarang lebih kuat
negative - Moh Mahfud MD (None) Seperti tidak ada pesangon, tidak ada cuti, tidak ada cuti
haid, dan mempermudah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) itu tidak benar. Justru sekarang
PHK harus dibayar kalau belum diputus di pengadilan. Oleh sebab itu ada jaminan kehilangan
pekerjaan di omnibus law UU Cipta Kerja
negative - Moh Mahfud MD (None) Ini karena pemerintah dan DPR menerima aspirasi. Dunia
pendidikan hanya diatur di pasal 65 pendidikan adalah lembaga nirlaba bukan lembaga komersial
Ringkasan
Pada Rabu (8/10/2020), ribuan buruh menggelar aksi unjuk rasa untuk menolak Undang-Undang
(UU) Cipta Kerja di Istana Negaa, Jakarta.
Tuntutan mereka adalah agar Presiden Joko Widodo membatalkan aturan yang sudah disahkan
DPR RI melalui rapat paripurna pada Senin (5/10/2020) lalu.
DARI MENAKER HINGGA MENKOPOLHUKAM, MENTERI JOKOWI LURUSKAN KABAR
MIRING SOAL UU CIPTA KERJA
, JAKARTA - Pada Rabu (8/10/2020), ribuan buruh menggelar aksi unjuk rasa untuk menolak
Undang-Undang (UU) Cipta Kerja di Istana Negaa, Jakarta.
Tuntutan mereka adalah agar Presiden Joko Widodo membatalkan aturan yang sudah disahkan
DPR RI melalui rapat paripurna pada Senin (5/10/2020) lalu.
"Kami meminta Pak Jokowi membatalkan Omnibus Law UU Cipta Kerja. Jadi aspirasi kami ini
sebagai pihak yang harus didengarkan," ujar Wakil Ketua Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia
(KPBI) Jumisih saat dihubungi Kompas.com, Kamis (8/10/2020).
Mengutip Kompas.com, mereka melakukan penolakan lantaran banyak aturan yang termakhtub
di UU Cipta Kerja yang dinilai akan merampas hak buruh dan masyarakat.
Misalnya, semakin masifnya pemberlakukan kerja kontrak sebagaimana yang tertuang dalam
Pasal 59 UU Cipta Kerja.
Menanggapi tuntutan itu, masih mengutip Kompas.com, pemerintah menegaskan tidak memiliki
opsi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk
membatalkan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian mempersilakan pihak-pihak yang
menolak UU Cipta Kerja untuk mengajukan uji materil atau judicial review ke Mahkamah
Konstitusi (MK).
"Tidak ada pilihan Perppu. Pemerintah menghargai masukan dari serikat buruh. Menghargai
bahwa demo-demo yang dilangsungkan beberapa hari ini berjalan dengan damai, dan
berdasarkan protokol kesehatan," kata Donny saat dihubungi, Kamis (8/10).
Di sisi lain, menteri-menteri Jokowi pun gencar memberikan penjelasan mengenai UU Cipta
Kerja , terutama poin-poin yang menjadi keberatan masyarakat. Misalnya saja: pemerintah
680
