Page 675 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020
P. 675
Aksi penolakan UU Cipta Kerja omnibus law ini berlangsung sejak Selasa, 6 Oktober 2020 di
beberapa daerah.
Banyak oknum massa yang anarkis, beberapa kepala daerah pun turun untuk menenangkan
massa.
Melihat hal tersebut, Wakil Ketua Majelis Permusyawatan Rakyat ( RI Hidayat Nur Wahid pun
turut membuka suara.
Menurutnya, sudah ada tiga kepala daerah yang meminta Presiden RI Joko Widodo (Jokowi)
untuk mencabbut UU tersebut.
"Sudah tiga Kepala Daerah minta kepada Presiden @jokowi untuk segera keluarkan Perppu cabut
UU Ciptaker," ungakpnya dikutip Pikiran-Rakyat.com dalam akun Twitter pribadinya
@hnurwahid yang diunggah pada Kamis 8 Oktober 2020.
"Agar tak makin gaduh, korban makin banyak jatuh, baik dari Rakyat maupun Aparat, sarana
publik makin banyak dirusak, sementara covid-19 belum landai," tambahnya.
Ia juga beranggap, Peraturan Presiden mengenai pencabutan UU ini sebuah solusi dari
kerusuhan ini.
"Perppu tersebut bisa jadi solusi yang tepat," tutupnya.
Sebelumnya, diketahui beberapa Kepala Daerah mencoba menenangkan massa dan menolak
adanya UU Cipta Kerja ini.
Salah satunya adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menemui langsung para
demonstran.
Serta Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji turut menolak adanya Omnibus Law yang
menyatakannya dalam akun sosial medianya.
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil pun akan menyampaikan aspirasi masyarakat kepada
pemerintah pusat atas penolakan UU tersebut.
674
