Page 702 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020

Salah satu sorotan dalam omnibus law yakni kewajiban pengusaha dalam memberikan bonus
kepada pekerja. Ia mengatakan bahwa masalah pemberian bonus pekerja akan dibicarakan lebih
dalam, dengan tetap melindungi hak pekerja tetapi juga memperhatikan kemampuan
perusahaan.

Nurul menjelaskan, dalam pembahasan Omnibus Law UU Cipta Kerja, memang terdapat salah
satu klausul tentang ketentuan mengenai bonus pekerja. Pemberian bonus tersebut diatur dalam
pasal 92 Bab. IV tentang Ketenagakerjaan.

Di sini disebutkan ketentuan mengenai kewajiban perusahaan memberikan bonus hingga 5 kali
upah bagi pekerja atau buruh yang telah bekerja minimal 12 tahun.

Ia menambahkan, Omnibus Law bisa mengubah pendekatan industri yang sebelumnya
mengandalkan upah murah dari buruh menjadi konsep human Capital yaitu pekerja dengan
pendidikan dan keterampilan sesuai dengan kebutuhan industri, mempunyai fleksibilitas dan
kemampuan 'melakukan inovasi.
Nurul menambahkan, perubahan lanskap bisnis ini pada satu sisi menguntungkan bagi buruh
atau pekerja terampil dan profesional karena mereka mempunyai posisi tawar yang kuat di dalam
industri. UU Cipta Kerja ini dibuat dalam konteks untuk memberikan peningkatan perlindungan
dan peningkatan kesejahteraan kepada'pekerja.
Ihtiar DPR ini tentu selaras dengan upaya Kementerian Tenaga Kerja dalam mencari titik temu
yang mengakomodasi kelangsungan bekerja, peningkatan perlindungan pekerja, serta
kelangsungan usaha yang berkesinambungan.

Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah mengatakan, kepentingan dari UU ini adalah mengakomodir
kebutuhan kesempatan kerja yang lebih luas, tapi disitu kami harus jaga, kelangsungan bekerja
dan meningkatkan perlindungan pekerja dan buruh, serta kelangsungan usaha yang
berkesinambungan.
Ida juga menegaskan bahwa, tidak benar kalau UU Cipta Kerja hanya untuk menciptakan
kesempatan kerja yang lebih luas dengan mempermudah investasi. Ia mengatakan UU Cipta
Kerja merupakan bagian dari upaya yang diambil pemerintah guna mewujudkan visi Indonesia
menjadi negara yang maju dan sejahtera.
Perlunya kehadiran UU Cipta Kerja yang seimbang menjadi semaian terasa saat Pandemi Covid-
19 berdampak pada menurunnya pertumbuhan ekonomi, selain tentunya juga terhadap aspek
kesehatan.

Oleh karena itu, tidak lama lagi masyarakat bisa mendapatkan berbagai kepastian hukum,
termasuk dalam hal pesangon.

Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan Pemerintah telah
menyelesaikan pembahasan lebih dari 7.000 Daftar Inventarisasi Masalah UU Cipta Kerja, yang
dilakukan bersama dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Dengan diselesaikannya pembahasan
DIM ini, proses penyelesaian UUCipta Kerja secara substansi sudah selesai dibahas.

Dengan telah diselesaikannya pembahasan substansi UU Cipta Kerja, masyarakat bisa
mendapatkan jaminan serta pesangon dari pemerintah jika ada Pemutusan Hubungan Kerja
(PHK).

UU Cipta Kerja tidak hanya menjadi kepastian bagi UMKM yang ingin bangkit dan
mengembangkan usahanya, tetapi juga menjadi kepastian hukum bagi para buruh atau pekerja
ketika dirinya terkena PHK atau habis masa kerjanya.

701