Page 701 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020
P. 701
Judul Omnibus Law Ciptaker Mengakomodir Pesangon Buruh
Nama Media Ekonomi Neraca
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg2
Jurnalis Opini
Tanggal 2020-10-09 08:03:00
Ukuran 126x192mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 6.300.000
News Value Rp 18.900.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Hilangnya pesangon menjadi isu liar selama pembahasan hingga pengesahan Omnibus Law Cipta
Kerja. Publik pun diharapkan untuk tidak terpengaruh karena kebijakan terse: but tidak
menghilangkan pesangon bagi buruh.
Sebelum pengesahan UU Cipta Kerja, Badan Legislasi (Baleg) DPR dan pemerintah sepakat
mengubah ketentuan pemberian pesangon pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam draf
omnibus law RUU Cipta Kerja.
OMNIBUS LAW CIPTAKER MENGAKOMODIR PESANGON BURUH
Hilangnya pesangon menjadi isu liar selama pembahasan hingga pengesahan Omnibus Law Cipta
Kerja. Publik pun diharapkan untuk tidak terpengaruh karena kebijakan tersebut tidak
menghilangkan pesangon bagi buruh.
Sebelum pengesahan UU Cipta Kerja, Badan Legislasi (Baleg) DPR dan pemerintah sepakat
mengubah ketentuan pemberian pesangon pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam draf
omnibus law RUU Cipta Kerja.
Anggota Panja Baleg DPR dari Fraksi Partai Nasdem Taufik Basari menuturkan, pemberian
pesangon PHK tetap 32 kali sesuai UU Nomor 13 tahun 2003 tentan ketenagakerjaan.
Namun, terdapat perbedaan, yakni pesangon diberikan pengusaha dan pemerintah melalui
program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Menurut Taufik, skema pemberian pesangon akan
dimuat dalam norma UU Cipta Kerja.
Dirinya mengatakan, hasil kesepakatan adalam rapat Panja tersebut nantinya akan disinkronisasi
dalam rapat tim perumus (timus) dan tim sinkronisasi (timsin).
Sementara itu, Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI NCrul Arifin memastikan,
pembahasan Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) telah diselesaikan.
Pembahasan termasuk isu ketenagakerjaan sudah dilakukan oleh Pemerintah, pengusaha dari
Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN),
serta perwakilan 16 federasi pekerja.
700
