Page 699 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020

Judul Klarifikasi Menaker Soal Cuti Haid dan Melahirkan di UU Cipta Kerja
Nama Media kompas.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://money.kompas.com/read/2020/10/09/080400726/klarifikasi-
menaker-soal-cuti-haid-dan-melahirkan-di-uu-cipta-kerja
Jurnalis Muhammad Idris
Tanggal 2020-10-09 08:04:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

negative - Ida Fauziyah (Menaker) Memang tidak diatur di Undang-Undang Cipta Kerja. Artinya
kalau tidak dihapus berarti undang-undang yang lama tetap eksis, namun undang-undang ini
memerintahkan untuk pengaturan lebih detailnya di peraturan pemerintah (PP)

neutral - Ida Fauziyah (Menaker) Misalnya sektor ekonomi digital yang waktu kerja sangat
fleksibel. Kalau di UU sebelumnya tidak mampu mengakomodasi jenis pekerjaan baru, waktu
pekerjaan yang fleksibel maka di UU ini jawabannya
positive - Ida Fauziyah (Menaker) DPR memutuskan untuk mempercepat (pengesahan) yang
rencananya tanggal 6 atau tanggal 8 (Oktober). Kemudian diajukan menjadi tanggal 5 dengan
alasan karena untuk mengurangi jam-jam rapat sehingga bisa menekan penyebaran Covid-19

negative - Ida Fauziyah (Menaker) Mungkin banyak yang mengatakan begitu kenapa kok tiba-
tiba tanggal 5?. Itu yang saya dengar memang alasan penjelasan dari Wakil Ketua (DPR) karena
banyak teman-teman DPR yang terpapar Covid-19

neutral - Ida Fauziyah (Menaker) Kemudian pada akhirnya, DPR memutuskan mengesahkan
dalam rapat paripurna tanggal 5 Oktober

Ringkasan

Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker ), Ida Fauziyah , membantah bahwa Undang-undang
Omnibus Law Cipta Kerja atau UU Cipta Kerja menghilangkan hak cuti pekerja seperti cuti
haid dan cuti melahirkan .

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menegaskan, bahwa waktu istirahat dan cuti itu tetap
diatur seperti di UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

698