Page 694 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020
P. 694
MINTA PEMERINTAH GANDENG BURUH, PUAN: DPR AKAN TERUS MENGEVALUASI
SAAT UU CIPTA KERJA DILAKSANAKAN
- Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan akan mengawal untuk memastikan bahwa aturan
turunan UU Cipta Kerja memberikan manfaat yang adil bagi semua pihak.
Menurut dia, aturan turunan yang harus dibahas bersama buruh di antaranya adalah tentang
pengupahan, tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan, tentang pekerja asing, serta tentang
hubungan kerja dan waktu kerja.
" RI akan mengawal untuk memastikan aturan turunan UU Cipta Kerja memberikan manfaat
yang adil bagi semua," ujarnya.
Sebelumnya, ia pun sempat meminta pemerintah untuk menggandeng masyarakat terutama
kelompok buruh dalam membahas aturan turunan Omnibus Law Undang-Undang (RUU) Cipta
Kerja, sehingga ini nampak sebagai aksi RI mulai panik menanggapi gelombang demonstran.
Menurut Puan hal itu harus dilakukan untuk membuat aturan rinci yang jelas dan dapat diterima
semua pihak.
"Kami mendorong pemerintah untuk menggandeng berbagai kelompok pekerja agar terlibat
dalam pembahasan aturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja. Keterlibatan pekerja dibutuhkan
untuk memperinci UU Cipta Kerja ," kata Puan.
Sebagaimana diberitakan Pikiranrakyat-cirebon.com dalam artikel, " Panik sampai Niat Bahas
Aturan Turunan UU Cipta Kerja, Mendadak Minta Pemerintah Gandeng Buruh " , RI melibatkan
partisipasi publik dalam pembahasan RUU Cipta Kerja hingga disetujui menjadi undang-undang
pada 5 Oktober 2020.
Pembahasannya pun dilakukan transparan dan terbuka, serta dapat disaksikan masyarakat
melalui siaran langsung di laman RI .
Untuk mengakomodasi aspirasi kelompok pekerja, kata Puan, RI membentuk Tim Perumus
bersama kelompok pekerja yang merasa belum diakomodasi pemerintah.
" UU Cipta Kerja tidak hanya bertujuan menarik investasi dan meningkatkan daya saing
Indonesia, melainkan juga untuk memperluas lapangan kerja yang baik," katanya.
Dia menegaskan bahwa RI akan mengawasi penerapan UU Cipta Kerja agar tetap
mengutamakan kepentingan rakyat.
Menurut dia, apabila undang-undang itu dinilai belum sempurna, maka sebagai negara hukum
terbuka ruang untuk dapat menyempurnakan undang-undang tersebut melalui mekanisme yang
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
"melalui fungsi pengawasan akan terus mengevaluasi saat undang-undang tersebut
dilaksanakan dan akan memastikan bahwa undang-undang tersebut dilaksanakan untuk
kepentingan nasional dan kepentingan rakyat Indonesia," ujarnya.***(Ferdinandi Pratama
Putra/Pikiranrakyat-cirebon.com).
693
