Page 690 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020
P. 690
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker ), Ida Fauziyah , membeberkan rencana Presiden Joko
Widodo (Jokowi) selanjutnya setelah DPR mengesahkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja
menjadi UU Cipta Kerja .
Menurut Ida, kini dirinya ditugaskan Presiden Jokowi untuk merumuskan paling banyak 5
Peraturan Pemerintah (PP) yang akan jadi regulasi turunan dari UU Cipta Kerja yang terkait
klaster ketenagakerjaan.
Dia mengklaim, pemerintah membuka diri bagi serikat buruh selama proses perumusan PP.
Pihaknya mengundang sejumlah serikat buruh yang selama ini menolak keras pasal-pasal UU
Omnibus Law Cipta Kerja.
INI RENCANA JOKOWI SETELAH OMNIBUS LAW CIPTA KERJA DISAHKAN DPR
Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker ), Ida Fauziyah , membeberkan rencana Presiden Joko
Widodo (Jokowi) selanjutnya setelah DPR mengesahkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja
menjadi UU Cipta Kerja .
Menurut Ida, kini dirinya ditugaskan Presiden Jokowi untuk merumuskan paling banyak 5
Peraturan Pemerintah (PP) yang akan jadi regulasi turunan dari UU Cipta Kerja yang terkait
klaster ketenagakerjaan.
Dia mengklaim, pemerintah membuka diri bagi serikat buruh selama proses perumusan PP.
Pihaknya mengundang sejumlah serikat buruh yang selama ini menolak keras pasal-pasal UU
Omnibus Law Cipta Kerja.
"UU Cipta Kerja ini memerintahkan untuk ada pengaturan lebih detailnya dalam PP, direncanakan
minimal tiga PP, maksimal lima PP yang disiapkan," kata Ida dikutip dari Antara , Jumat
(9/10/2020).
Menurut Ida, berbagai PP yang akan mengatur klaster ketenagakerjaan di UU Cipta Kerja itu
rencananya akan diselesaikan pada akhir Oktober sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo.
"Arahan Bapak Presiden dalam akhir Oktober ini seluruh peraturan pemerintah itu akan kita
selesaikan," tegas Ida.
Pembuatan PP klaster ketenagakerjaan itu akan melibatkan seluruh pemangku kepentingan
ketenagakerjaan termasuk serikat buruh/pekerja dan dunia usaha yang diwakilkan Kamar
Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).
Ida meminta bantuan untuk menyampaikan hasil sosialisasi itu kepada serikat pekerja dan dunia
usaha. Menurut Ida, saat ini banyak simpang siur isu dan distorsi informasi tentang UU Cipta
Kerja, terutama klaster ketenagakerjaan.
Kepada para Kepala Dinas Ketenagakerjaan di daerah, Ida juga meminta mereka membantu
menyosialisasikan UU Cipta Kerja. Dia berharap, semua pihak aktif meluruskan informasi yang
beredar.
"Saya berharap bapak dan ibu tetap mengajak teman-teman serikat pekerja terutama untuk
berdialog, karena kita masih punya pekerjaan untuk merumuskan PP," kata Ida.
"Kami berharap bapak dan ibu bisa menampung aspirasi dari stakeholder dan kami tunggu
aspirasi itu untuk pembahasan PP," kata dia lagi.
689
