Page 689 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020
P. 689

Judul               Ini Rencana Jokowi Setelah Omnibus Law Cipta Kerja Disahkan DPR
                Nama Media          kompas.com
                Newstrend           Omnibus Law
                Halaman/URL         https://money.kompas.com/read/2020/10/09/084621626/ini-rencana-
                                    jokowi-setelah-omnibus-law-cipta-kerja-disahkan-dpr
                Jurnalis            Muhammad Idris
                Tanggal             2020-10-09 08:46:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Kementerian Ketenagakerjaan
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) UU Cipta Kerja ini memerintahkan untuk ada
              pengaturan lebih detailnya dalam PP, direncanakan minimal tiga PP, maksimal lima PP yang
              disiapkan

              neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Arahan Bapak Presiden dalam akhir Oktober
              ini seluruh peraturan pemerintah itu akan kita selesaikan

              positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Saya berharap bapak dan ibu tetap mengajak
              teman-teman  serikat  pekerja  terutama  untuk  berdialog,  karena  kita  masih  punya  pekerjaan
              untuk merumuskan PP

              neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami berharap bapak dan ibu bisa menampung
              aspirasi dari stakeholder dan kami tunggu aspirasi itu untuk pembahasan PP

              negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Memang tidak diatur di Undang-Undang Cipta
              Kerja. Artinya kalau tidak dihapus berarti undang-undang yang lama tetap eksis, namun undang-
              undang ini memerintahkan untuk pengaturan lebih detailnya di peraturan pemerintah (PP)

              neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Misalnya sektor ekonomi digital yang waktu
              kerja sangat fleksibel. Kalau di UU sebelumnya tidak mampu mengakomodasi jenis pekerjaan
              baru, waktu pekerjaan yang fleksibel maka di UU ini jawabannya

              positive  -  Ida  Fauziyah  (Menteri  Ketenagakerjaan)  DPR  memutuskan  untuk  mempercepat
              (pengesahan) yang rencananya tanggal 6 atau tanggal 8 (Oktober). Kemudian diajukan menjadi
              tanggal  5  dengan  alasan  karena  untuk  mengurangi  jam-jam  rapat  sehingga  bisa  menekan
              penyebaran Covid-19

              negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Mungkin banyak yang mengatakan begitu
              kenapa kok tiba-tiba tanggal 5?. Itu yang saya dengar memang alasan penjelasan dari Wakil
              Ketua (DPR) karena banyak teman-teman DPR yang terpapar Covid-19

              neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kemudian pada akhirnya, DPR memutuskan
              mengesahkan dalam rapat paripurna tanggal 5 Oktober

                                                           688
   684   685   686   687   688   689   690   691   692   693   694