Page 96 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020
P. 96
Menurut Ida, setelah berdiskusi, Kiai Said menjadi lebih memahami persoalan. Menaker Ida pun
memastikan bahwa pemerintah menjamin perlindungan terhadap hak-hak buruh. "Setelah
berdiskusi dengan beliau tentang klaster ketenagakerjaan, saya kira beliau mengerti dan yang
harus didorong adalah memastikan perlindungan," ujarnya.
Meski telah mendengar penjelasan langsung dari Ida, Kiai Said menyatakan pihaknya akan tetap
mengajukan uji materi atau judicial review UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konsititusi.
Seusai menemui Kiai Said, Menaker Ida berencana berkeliling ke berbagai elemen masyarakat
lain untuk membahas hal yang sama. "Dialog sosial dan silaturahim akan saya terus lakukan,
terutama kepada stake holder ketenagakerjaan," katanya.
Kiai Said sebelumnya mengatakan, UU Cipta Kerja yang disahkan DPR pada Senin (5/10) tidak
seimbang. Karena, menurut dia, yang terkandung di dalam undang-undang tersebut hanya
menguntungkan konglomerat.
Pengasuh Pondok Pesantren As Tsaqafah ini menjelaskan, warga nahdliyin harus memiliki sikap
te^s terhadap UU Cipta Kerjayang tengah kontroversial itu. Karena itu, dia mengajak seluruh
warga NU agar mencari jalan keluar bersama dengan cara-cara yang elegan.
"Kita harus punya sikap yang tegas, dalam hal ini mari kita cari jalan keluar yang elegan, yang
seimbang, tawasuth," kata Kiai Said saat memberikan sambuatan secara virutal dalaMKegiatan
PKKMB Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) Jakarta, Rabu (7/9).
Menurut dia, kepentingan konglomerat harus tetap dijamin keselamatannya, tapi rakyat kecil
juga harus dijamin agar tidak merugi dengan adanya UU Cipta Kerja tersebut, khususnya yang
menyangkut pertanahan, kedaulatan pangan, dan pendidikan.
Setelah menemui PBNU, Menaker juga berdialog dengan Forum Rektor Indonesia (FRI) yang
dihadiri 24 rektor universitas negeri dan swasta. Dialog membahas persoalan makro ekonomi
hingga aspek-aspek detail dalaMKlaster ketenagakerjaan di UU Cipta Kerja. Bed: satria
kartikayudha
95
