Page 98 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020
P. 98
Judul UU Ciptaker Berikan Kepastian Berusaha
Nama Media Investor Daily
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg1&2
Jurnalis Leonard Al Cahyoputra
Tanggal 2020-10-12 05:15:00
Ukuran 605x337mmk
Warna Warna
AD Value Rp 296.450.000
News Value Rp 2.964.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Airlangga Hartarto (Menko Perekonomian) UU Cipta Kerja menyelesaikan obesitas
daripada regulasi yang ujung-ujungnya adalah mengurangi jumlah rente atau pungutan liar,
sehingga undang-undang ini didoron untuk kepada anti korupsi,
positive - Airlangga Hartarto (Menko Perekonomian) Kebutuhan atas penciptaan lapangan kerja
baru untuk rakyat kita sangat mendesak. Sebanyak 82% pekerja kita memiliki tingkat pendidikan
menengah ke bawah, dimana 39% pendidikannya SD, sehingga perlu mendorong penciptaan
lapangan kerja baru, khususnya sektor padat karya, sedangkan yang SMA ke atas itu bisa masuk
digitalisasi
positive - Airlangga Hartarto (Menko Perekonomian) UU Ciptaker juga mendorong pemerintah
untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi, dengan penyederhanaan dan memotong
model perizinan yang berbelit-belit sehingga pungli atau pungutan liar dapat dihilangkan
negative - Jokowi (None) Sangat simpel. Pembentukan PT atau perseroan terbatas juga
dipermudah, tidak ada lagi pembatasan modal minimum
neutral - Jokowi (Presiden) Kita harapkan akan semakin banyak koperasi-koperasi di Tanah Air
neutral - Jokowi (Presiden) Sebelumnya, nelayan harus mengajukan izin ke Kemente-rian
Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, dan instansi-instansi yang lain, sekarang ini
cukup dari unit di Kementerian KKP saja
negative - Bahlil Lahadalia (Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)) Karena ada ego
sektoral, aturan tumpang tindih, tanah yang mahal. Solusinya adalah UU Cipta Kerja
neutral - Susiwijono Moegiarso (Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian)
Amdal tidak dihapus, dan tetap ada, akan tetapi prosesnya dibuat menjadi lebih sederhana,
sehingga waktu dan biaya yang dibutuhkan menjadi lebih efisien
neutral - Muhammad Zaini (Plt Dirjen Perikanan) Ada belasan dokumen perizinan yang harus
dibawa di atas kapal saat melaut. Dengan UU Cipta Kerja disederhanakan dan pengurusannya
semua cukup di KKP
97
