Page 103 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020

"Jadi kalu kita lihat, sebenarnya OSS inisiatif yang baik dari pemerintah, untuk kita melakukan
perizinan secara elektronik. Tetapi, dalam implementasinya, pemerintah daerah tidak bisa
terintegrasi OSS. Jadi sayang, tidak bisa dimaksimalkan penggunaan OSS," kata Shinta, Minggu
(11/10).

Menurut dia, dengan UU Ciptaker, perizinan usaha dari pemerintah daerah juga akan terintegrasi
dengan OSS. Selain itu, menurut pemerintah pusat akan menerbitkan Norma Standar Prosedur
Kriteria (NSPK) untuk mengharmonisasi peraturan pemerintah pusat dan daerah. Dengan
demikian, pemerintah dapat memberikan kepastian usaha yang lebih besar kepada investor.

Shinta menekankan, investor yang akan dipermudah oleh UU Ciptaker bukan hanya perusahaan-
perusahaan besar. Namun, pelaku usaha mikro,

kecil, dan menengah (UMKM) yang selama ini turut menyediakan lapangan kerja bagi
masyarakat Indonesia, juga akan lebih mudah mendapatkan izin usaha. Perizinan usaha itu akan
diatur lebih detil dalam Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres) yang
ditargetkan selesai dalam tiga bulan ke depan.

"Jadi, UU ini harus ada peraturan pelaksananya dan itu akan memperjelas integrasi seperti apa,
supaya OSS bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh investor. Jangan lupa, kalau bicara investor,
tidak cuma investor yang besar. UMKM itu juga investor karena dia membuka lapangan usaha,"
imbuh Shinta.

Selain itu, dengan lebih banyak mengajukan perizinan melalui OSS, intensitas pertemuan
langsung antara pelaku usaha yang mengajukan izin dengan pemberi izin akan banyak
berkurang. Potensi korupsi melalui pungutan liar, misalnya, bisa dihindari.

"Dengan sendirinya prosedur akan terpangkas kalau dilakukan melalui elektronik. Pertemuan
fisiknya dengan orang yang mengeluarkan izin akan berkurang sehingga membatasi korupsi.
Saya rasa kuncinya di situ," ucap Shinta.
Wakil Ketua Kadin Bidang Perindustrian Johnny Dar-mawan menilai, semangat UU Cipta Kerja
adalah mengatasi sejumlah sumbatan investasi. Imbasnya, lapangan pekerjaan baru akan
tercipta dan ekonomi bisa melesat.

UU Ciptaker, kata dia, tidak hanya berlaku untuk penanaman modal asing (PMA), melainkan juga
penanaman modal dalam negeri (PMDN), hingga sektor UMKM. Selama ini, mereka kerap
menemui sejumlah hambatan saat ingin berinvestasi baru atau berekspansi.

Hambatan yang paling sering ditemui, kata dia, adalah tumpang tindih aturan antara pemerintah
pusat dan daerah, hingga antar kementerian. Contohnya, ketika Kementerian Perindustrian
(Kemenperin) sudah menyetujui rencana investasi suatu perusahaan, Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan (LHK) tidak mengeluarkan izin analisis mengenai dampak lingkungan
(amdal). Akibatnya, perusahaan terkait tidak bisa berekspansi atau berinvestasi baru.
Masalah seperti itu, kata dia, akan diselesaikan oleh pemerintah pusat melalui omnibus law.
Imbasnya, investasi bisa mengalir yang berujung pada penciptaan lapangan kerja. Sebab, tanpa
investasi, tidak akan ada pembukaan usaha baru, ekspansi, hingga penciptaan lapangan kerja.

"Jadi, jangan berprasangka dahulu ke UU ini. Saya kira omnibus law bisa menjadi salah satu
kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ke angka 7%," kata dia, Minggu (11/10).

Dia juga menilai, dengan omnibus law, pemerintah pusat bisa menganulir peraturan daerah yang
dinilai menganggu iklim investasi. Hal ini jangan dimaknai sebagai sentralisasi, melainkan sebagai
upaya untuk mengurai benang kusut yang selama ini mengganggu iklim investasi di Tanah Air.
"Jadi, saat terjadi bottle-neeking, hal itu akan ditarik ke pusat untuk diselesaikan," kata dia.

102